Ditanya Kritikan SBY, Jokowi Tersenyum

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dengan senang hati menerima kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden akan menjadikan kritik itu sebagai masukan bagi jalannya pemerintahan kedepan.

"Saya tanya secara langsung kepada Bapak Presiden, beliau hanya tersenyum dan dengan senang hati menerima kritik itu karena memang masih banyak dalam pemerintahan ini memerlukan perbaikan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Pramono mengatakan, kritik Presiden keenam RI itu justru bisa menjadi obat kuat bagi pemerintahan. Dia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak antikritik.

"Bahkan kita mengharapkan untuk dikritik. Semakin dikritik, semakin disayangi, maka kritik tadi menjadi obat kuat, membuat pemerintahan ini makin kuat," ujar Politisi PDI-P ini.

(baca: Kata JK soal 7 Catatan SBY)

Pramono mengaku pemerintah sudah mempelajari tujuh poin masukan yang disampaikan SBY. Pemerintah akan mempelajari mana yang harus ditindaklanjuti dari masukan tersebut.

"Kan ada 7 poin, kita anggap semuanya baik," ucap Pramono.

Sebelumnya, SBY dalam acara buka bersama Partai Demokrat menyampaikan tujuh poin catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK.

Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik.

Selain itu, SBY juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.

"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata SBY. (Baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

Di sektor ekonomi, SBY menilai kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata SBY.

"Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna," ujarnya.

Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai sumber pemasukan di dalam APBN.

Menurut SBY, menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh.

(Baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)

"Sementara, pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan," kata dia.

Lebih jauh, SBY menyoroti turunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per orang dari 2014 ke 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000.

"Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tecermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, di sektor hukum, suami Kristiani Herrawati ini melihat transparansi penegakan hukum relatif menurun. Dalam sejumlah kasus, ada peranan "tangan tak terlihat" yang mengendalikan upaya penegakan hukum.

Namun, SBY tak menyebut kasus apa yang dimaksud. Ia hanya mengingatkan agar penegak hukum tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.

"Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya," kata dia.