KPU Tantang DPR Tunjukkan Bukti Sering Ajak Bahas Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah sering diundang oleh DPR dan pemerintah selama proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada.

"Tunjukan pembahasan itu di mana? Saya mau tahu buktinya, katanya punya daftar hadirnya. Tanya sama dia (DPR) mana?" kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Gedung KPU, Jakata Pusat, Jum'at (10/6/2016).

Menurut dia, KPU hanya satu kali terlibat saat awal pembahasan revisi UU Pilkada.

Ketika itu, pemerintah belum menyerahkan draf RUU yang telah direvisi. Hadar mengatakan, DPR pernah meminta masukan secara tertulis kepada KPU.

Permintaan ini dipenuhi KPU dengan menyerahkan dokumen berisi 63 poin masukan dua minggu kemudian.

"Kami pernah diminta di awal-awal saat rapar dengar pendapat, satu kali. Di sana kami sepakat ada yang perlu diubah, karena setelah dilaksanakan pilkada serentak 2015 ada yang kurang," ujar Hadar.

"Diminta memberikan masukan tertulis. Kami serahkan 63 poin masukannya ke DPR. Setelah itu kami tidak tahu," lanjut dia.

Hadar membantah jika KPU disebut mengetahui apa saja hal-hal yang direvisi dalam UU Pilkada.

"Salah besar jika kami dikatakan ikut membahas dan tahu isinya. Itu salah, tidak tepat," ujar dia.

Ia mengatakan, tidak masalah jika KPU dikatakan pembangkang terkait rencana mengajukan uji materi hasil revisi UU Pilkada ke Mahkamah Konsitusi.

KPU berencana mengajukan uji materi atas pasal yang mengatur bahwa KPU harus berkonsultasi dengan DPR ketika menyusun peraturan dan pedoman teknis tahapan pemilu.

Keputusan dalam forum tersebut bersifat mengikat.

"Iya, tidak apa-apa, nanti bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kalau kami dianggap melanggar undang-undang," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum diingatkan agar tidak memperkeruh situasi politik pasca-pengesahan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Hal itu terkait rencana KPU yang ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

KPU kini tengah mendata sejumlah pasal di dalam UU Pilkada, yang berpotensi mempersulit mereka di dalam pengambilan kebijakan.

Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengatakan, KPU selama ini sering diundang di dalam proses pembahasan revisi UU Pilkada.

Namun, menurut dia, sering kali lembaga yang dipimpin Husni Kamil Manik itu justru tidak hadir memenuhi undangan.