Kemhan: Badan Intelijen Pertahanan Tak Akan Bertabrakan dengan BIN dan BAIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo membantah adanya tumpang tindih fungsi dan peran apabila badan intelijen pertahanan Kemhan sudah dibentuk.

Widodo menjelaskan, badan intelijen pertahanan yang akan dibentuk di bawah Kementerian Pertahanan ini memiliki lingkup kerja yang berbeda dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

"Tidak akan tumpang tindih kok, ini untuk menentukan kebijakan negara. Berbeda fungsinya dengan BIN dan BAIS," ujar Widodo saat saat ditemui usai rapat kerja dan anggaran dengan Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Widodo menjelaskan, intelijen pertahanan memiliki lingkup kerja yang mengerucut dalam bidang pertahanan saja dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

(Baca: Menhan: Kementerian Pertahanan Harus Punya Lembaga Intelijen)

Berbeda dengan BIN, yang lingkup kerjanya lebih menyeluruh dalam menangani ancaman dari dalam dan luar negeri. Selain itu BIN, juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara BAIS hanya memiliki fungsi dalam mengikuti perkembangan kekuatan militer negara-negara lain dan terkait ancaman serangan dari regional maupun internasional.

"Kalau pertahanan itu seluruh resouces, seperti yang tadi saya jelaskan, menyangkut soal energi, pangan, seluruh industri maritim, dirgantara atau apapun yang bisa menjadi komponen pendukung kalau negara dalam keadaan darurat," ungkap Widodo.

(Baca: Ingin Buat Badan Intelijen Pertahanan, Apa Alasan Kemhan?)

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa wacana untuk membentuk badan intelijen pertahanan beraWAL dari kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan.

Dalam membuat setiap kebijakan, kata Widodo, Kemhan sangat membutuhkan data yang komprehensif. Data yang dibutuhkan oleh Kemham tidak selalu soal kekuatan pertahanan dalam negeri dan negara lain, tetapi juga data mengenai semua sumber daya yang mendukung pertahanan.

(Baca: Pembentukan Lembaga Intelijen Kemhan Dinilai Langgar UU)

Data-data tersebut antara lain menyangkut dalam bidang pangan, energi dan sumber daya manusia di daerah.

"Ini tak melulu soal kekuatan pertahanan kita atau negara sahabat, namun semua resources yang mendukung pertahanan. Itu didata untuk menyiapkann komponen pendukung dan cadangan kalau suatu saat negara ini dalam kondisi darurat," kata Widodo.