Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Ketiga Kalinya, Mentan Dipanggil Presiden Bahas Harga Pangan

Kompas.com - 08/06/2016, 15:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk ketiga kalinya dalam pekan ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dipanggil Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (8/6/2016).

Upaya untuk menurunkan harga sejumlah komoditas pangan jelang hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah masih menjadi topik pembahasan Jokowi dengan Amran.

"Pak Presiden minta kami bersama-sama menjaga harga pangan. Ya intinya itu," ujar Amran seusai dipanggil Presiden.

Beberapa komoditas yang jadi sorotan antara lain beras, cabai, bawang, dan minyak goreng. Amran melaporkan kepada Presiden bahwa stok komoditas-komoditas itu tergolong aman.

Minyak goreng, misalnya, kebutuhan masyarakat akan minyak goreng pada bulan puasa mencapai 400 ton. Namun, stok yang dimiliki pemerintah mencapai 1,8 juta ton.

Demikian pula ayam potong, cabai, dan beras.

"Stok komoditas itu semua bisa dua sampai empat kali lipat. Jadi, stok saya jamin aman," ujar Amran.

Atas kondisi demikian, Amran pun meyakini tidak terjadi kenaikan harga pada komoditas-komoditas yang dimaksud.

Sementara itu, soal daging sapi, Amran mengatakan, Kementan terus memantau harganya di pasaran. Kementan telah mengantisipasi kenaikan harga daging dengan cara memotong mata rantai pasokan.

Kementan juga sudah mendatangkan sapi potong dari NTT. Harga di pasaran ialah Rp 85.000. Bulog juga telah menjual 1.800 ton daging sapi dengan harga Rp 80.000.

Terlebih lagi, dua pekan sebelum hari raya Idul Fitri, sebanyak 27.400 ton daging sapi impor dari Brasil dan Australia datang memenuhi pasar di Indonesia, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia yakin harga daging terkendali.

Kompas TV Harga Sapi Turun, Harga Daging Tetap Mahal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com