Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rasionalisasi Jumlah PNS Akan Timbulkan Kesenjangan Sosial

Kompas.com - 06/06/2016, 19:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pemerintah merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil dinilai akan menimbulkan persoalan baru.

.Alih-alih efisiensi pengeluaran, rasionalisasi tersebut justru akan menimbulkan kesenjangan sosial di daerah semakin besar.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, jika pemerintah konsisten dengan moratorium pengangkatan pegawai baru, proses efisiensi belanja negara dapat dilakukan.

Setiap tahun, sekitar 120 ribu PNS pensiun secara otomatis.

Dalam beberapa tahun, target 1 juta PNS yang berhenti pun tercapai.

Lukman juga menilai, rasionalisasi PNS tidak termasuk delapan agenda reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan system manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

“Kalau soal agenda ketiga itu bukan termasuk personalia. Sedangkan agenda keempat programnya adalah soal penggunaan teknologi agar efisien. Begitu juga kelima yang lebih kepada program rekruitmen dan asesmen,” kata Lukman, melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2016).

Terkait kebijakan pengangkatan PNS, ia menilai, ada dua dimensi yang akan dipenuhi negara, yakni dimensi aparatur birokrasi sebagai alat negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya, serta dimensi memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada rakyatnya.

Negara, kata dia, memang diberikan wewenang untuk melakukan efisiensi. Namun, dalam prosesnya, negara tak boleh melupakan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Pilihan PHK dini (kepada) PNS seharusnya pilihan terakhir setelah pilihan yang lain dilaksanakan, bukan prioritas atas nama effisiensi. Pilihan itu baru ditempuh ketika tidak ada lagi pilihan lain,” kata dia.

Ia menambahkan, di tengah upaya pemutusan hubungan kerja oleh swasta, negara seharusnya tidak mengambil kebijakan sejenis yang justru menimbulkan multiplier effect.

Jika satu juta PNS di-PHK, kata Lukman, implikasinya minimal akan berdampak terhadap empat juta WNI lainnya. “

Implikasinya akan luas secara ekonomi, sehingga akan mengganggu target pertumbuhan dan memperkecil gini ratio,” ujar dia.

Lebih jauh, wacana rasionalisasi ini sejauh ini belum pernah dikomunikasikan pemerintah kepada Komisi II DPR.

Pemerintah seharusnya menyampaikan kepada DPR bahwa ada hal yang berkaitan dengan potensi berubahnya peraturan perundang-undangan dan anggaran negara.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com