Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rasionalisasi Jumlah PNS Akan Timbulkan Kesenjangan Sosial

Kompas.com - 06/06/2016, 19:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pemerintah merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil dinilai akan menimbulkan persoalan baru.

.Alih-alih efisiensi pengeluaran, rasionalisasi tersebut justru akan menimbulkan kesenjangan sosial di daerah semakin besar.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, jika pemerintah konsisten dengan moratorium pengangkatan pegawai baru, proses efisiensi belanja negara dapat dilakukan.

Setiap tahun, sekitar 120 ribu PNS pensiun secara otomatis.

Dalam beberapa tahun, target 1 juta PNS yang berhenti pun tercapai.

Lukman juga menilai, rasionalisasi PNS tidak termasuk delapan agenda reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan system manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

“Kalau soal agenda ketiga itu bukan termasuk personalia. Sedangkan agenda keempat programnya adalah soal penggunaan teknologi agar efisien. Begitu juga kelima yang lebih kepada program rekruitmen dan asesmen,” kata Lukman, melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2016).

Terkait kebijakan pengangkatan PNS, ia menilai, ada dua dimensi yang akan dipenuhi negara, yakni dimensi aparatur birokrasi sebagai alat negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya, serta dimensi memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada rakyatnya.

Negara, kata dia, memang diberikan wewenang untuk melakukan efisiensi. Namun, dalam prosesnya, negara tak boleh melupakan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Pilihan PHK dini (kepada) PNS seharusnya pilihan terakhir setelah pilihan yang lain dilaksanakan, bukan prioritas atas nama effisiensi. Pilihan itu baru ditempuh ketika tidak ada lagi pilihan lain,” kata dia.

Ia menambahkan, di tengah upaya pemutusan hubungan kerja oleh swasta, negara seharusnya tidak mengambil kebijakan sejenis yang justru menimbulkan multiplier effect.

Jika satu juta PNS di-PHK, kata Lukman, implikasinya minimal akan berdampak terhadap empat juta WNI lainnya. “

Implikasinya akan luas secara ekonomi, sehingga akan mengganggu target pertumbuhan dan memperkecil gini ratio,” ujar dia.

Lebih jauh, wacana rasionalisasi ini sejauh ini belum pernah dikomunikasikan pemerintah kepada Komisi II DPR.

Pemerintah seharusnya menyampaikan kepada DPR bahwa ada hal yang berkaitan dengan potensi berubahnya peraturan perundang-undangan dan anggaran negara.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com