Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Anggota PKI yang Masuk Parlemen oleh Kivlan Zen, Ini Kata Ribka Tjiptaning

Kompas.com - 02/06/2016, 08:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning tidak heran jika Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen menyebutnya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masuk ke parlemen.

Menurut Ribka, tudingan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Kivlan.

"Oh si jenderal itu? Dia mah dari dulu begitu. Waktu di Sukabumi juga ngomong gitu dan dia sudah minta maaf kok sama saya dan partai," kata Ribka, saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Ribka tak menampik dia selama ini kerap mengaku bangga menjadi anak dari anggota PKI.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Menurut dia, PKI adalah partai besar sebelum dilarang pada 1965. Sebagai anak dari anggota PKI, ia juga tak dilarang berpolitik praktis.

Namun, ia membantah jika disebut ikut membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia.

"Di PDI-P saja aku ditugasin Mbak Mega untuk masalah sosial aja waktunya sudah tersita banyak, apalagi mau bikin PKI," kata anggota Komisi IX DPR ini.

Ribka mengaku tidak mau mempermasalahkan pernyataan Kivlan Zen.

(Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita)

Selama ini, ia sering mendapat cibiran negatif dari sejumlah pihak terkait status orangtuanya yang merupakan anggota PKI.

"Malah membuat saya terkenal, kampanye gratis," kata dia.

PKI bangkit

Di sela simposium yang diadakan purnawirawan TNI, Rabu (1/6/2016), Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia sudah kembali bangkit.

Dia menyebutkan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah," ujar Kivlan.

(Baca juga: Mendagri: Saya Tidak Mau Ikuti Genderang Kivlan)

Ia juga mengatakan, para anggota PKI kini sudah masuk ke parlemen dan masuk ke partai-partai lain.

"Ribka Tjiptaning terang-terangan mengakui dia bangga jadi anak PKI, masuk DPR. Dia sudah bilang itu tugu yang di lubang buaya mau dihancurkan, diomongkan kok, dendam sekali dia," ucap Kivlan.

Kompas TV Massa Tolak Simposium Nasional Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com