Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Hasan Turut Peringati Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/06/2016, 16:06 WIB
advertorial

Penulis

1 Juni 1945 adalah hari dimana Soekarno menyampaikan pidato bersejarah dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Itulah yang menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila.

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, pada Rabu (1/6/2016) pagi, dilangsungkan sebuah prosesi Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Momen yang dilaksanakan tepat pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan bersama pimpinan MPR RI lainnya, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Dalam kata sambutannya, Zulkifli menyampaikan bahwa pidato yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945 telah melahirkan lima prinsip dasar yang dinamakan Pancasila. Ia percaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menyinari bangsa Indonesia dengan cahaya ilahiah. Itulah yang menjadi inspirasi dari tema peringatan pidato Bung Karno 1 Juni kali ini, yaitu “Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Bangsaku”.

"Tema ini sangat relevan bila melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sebagai  ideologi, Pancasila harus terus dijaga. Dengan pancasila, sendi-sendi negara akan kokoh, dan tak tergoyahkan. Dan dengan adanya Pancasila, kemungkinan masuknya ideologi lain bisa kita tangkal," pungkas Zulkifli.

Menurut ia, gotong royong harus menjadi sifat, sikap dan semangat bangsa Indonesia. Sebab, gotong royong merupakan inti dari Pancasila. Sementara itu, prinsip ketuhanan yang berlandaskan gotong royong membuat kehidupan beragama menjadi rukun, dan jauh dari ketersinggungan. Bahkan, prinsip itu diyakini mampu membuahkan kasih sayang, dan melahirkan perasaan saling menghargai.

Yang tak kalah pentingnya adalah prinsip kemanusiaan berdasar gotong royong yang mengedepankan kerukunan dan dan sikap saling menghargai. Begitu juga dengan prinsip persatuan, demokrasi dan keadilan sosial.

"Kita masih menyisakan banyak pekerjaan rumah terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Tapi, kita juga patut bangga, karena hampir 100 persen masyarakat yakin bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang sudah final. Hampir seluruh masyarakat Indonesia juga berharap Pancasila diajarkan kembali dalam kurikulum pendidikan," ujar Zulkifli dengan penuh kebanggaan. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com