Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telusuri Kasus Kekerasan Seksual, Penegak Hukum Justru Buat Korban Trauma

Kompas.com - 31/05/2016, 20:56 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh mengatakan penegak hukum tidak memiliki perspektif yang simpati terhadap korban kekerasan seksual. Kata dia, cara penyidik menelusuri perkara kekerasan seksual justru membangkitkan trauma korban,

"Banyak sekali yang mengadu ke Komnas Perempuan ketika ditanya oleh polisi 'kamu waktu itu pakai celana dalam apa, bagaimana cara melakukannya' itu kan seharusnya tak ditanyakan," kata Riri usai seminar di Graha Gus Dur, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Riri menyebut contoh hakim yang memiliki perspektif tak simpatik. Tahun 2013, dilakukan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung. Saat ditanya pendapatnya tentang kasus perkosaan, calon hakim agung mengatakan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

"Kok calon hakim agung sepeti itu. Saya kira dia ngomong begitu dari alam bawah sadarnya. Berarti kan itu cara pandangnya dia. Dan kami menemukan itu sebenarnya bukan dia sendiri yang seperti itu," ucap Riri.

Riri menilai pertanyaan tersebut seharusnya tidak ditanyakan kepada korban. Dengan pertanyaan yang traumatis itu, korban akan kembali mengingat perlakuan buruk yang diterimanya.

Kekerasan seksual belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Menanggai situasi yang sudah cukup mendesak itu, pemerintah pun menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memasukkan tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa kebiri kimiawi, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati.

Kompas TV Apa Dampak Hukuman Kebiri Kimiawi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Nasional
Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Nasional
Jelang Juni, Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Bansos Beras atau Tidak

Jelang Juni, Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Bansos Beras atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com