Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Dhani: DPR Sudah Mulai Mengapresiasi Budaya

Kompas.com - 26/05/2016, 20:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Musisi Ahmad Dhani mengapresiasi DPR RI yang memberikan ruang bagi kelompok Gerakan Selamatkan Indonesia untuk menggelar konser bertajuk "Revolusi Pancasila" di Kompleks Parlemen.

Secara khusus, Ahmad Dhani memuji Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dhani bahkan mengaku acaranya itu terinspirasi Fadli Zon.

"Waktu itu, dia mengundang saya ke pameran lukisan di Pustakaloka. Saya melihat DPR sudah mulai mengapresiasi budaya," kata Dhani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016) malam.

"Saya harap ada 100 orang seperti Fadli Zon," ujarnya.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti turut hadir dalam jumpa pers itu. Hadir pula aktivis Ratna Sarumpaet.

Konser Revolusi Pancasila yang akan digelar di Pustakaloka akan diisi oleh Dewa 19, Ari Lasso, Judika, Virzha, Alex Rudiat Hutajulu, dan Ahmad Dhani sendiri.

"Menurut saya yang pantas Dewa 19, musiknya tidak hanya komersial, tetapi berisi. Bukan seni sebagai art, melainkan seni yang benar benar seni," ujar Dhani.

Sesuai tajuknya, Revolusi Pancasila, konser ini digelar untuk memperingati 70 tahun kelahiran Pancasila.

Konser musik pun akan diselingi materi tentang nilai-nilai Pancasila dari sejumlah pembicara, seperti Rachmawati Soekarnoputri, Yudi Latif, Margarito Kamis, Ratna Sarumpaet, Salamuddin Daeng, Adhie Massardie, Said Iqbal, dan Revrisond Baswir.

Kompas TV Hina Lambang Negara, Ini Hukumannya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com