Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Turki dan Indonesia Sempat Bahas Hukuman Mati

Kompas.com - 24/05/2016, 16:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Jaksa Agung Turki Halil Yilmaz melakukan pertemuan di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (24/5/2016). Jaksa agung kedua negara juga membahas soal hukuman mati dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo memaparkan tentang bahaya narkoba di depan para delegasi Turki, serta hukuman mati bagi para narapidana narkoba.

"Kami sampaikan, tahun lalu kami sudah mengeksekusi 14 terpidana mati kasus narkoba dan berikutnya akan berlanjut," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia bersikap keras terhadap kejahatan narkoba, terutama kepada bandar dan pengedar. Sebab, narkoba menyebabkan korban meninggal hingga hampir 40 orang setiap harinya.

"Itulah karenanya kami bersifat keras dan tegas," kata dia.

Sedangkan Halil Yilmaz mengatakan, dirinya menghormati sistem hukum di setiap negara yang dikeluarkan masing-masing majelis, termasuk Indonesia dan Turki.

Ia pun menyebutkan bahwa negaranya juga sempat menerapkan hukuman mati.

"Sekitar 16 tahun lalu terakhir kami mempunyai hukuman mati juga. Tapi sekarang sudah kami angkat," kata Halil.

(Baca juga: Jaksa Agung Turki Kunjungi Kejagung, Bahas Terorisme hingga Ekstradisi)

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya mensinyalir eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada Juli 2016.

(Baca: Jaksa Agung Beri Sinyal Eksekusi Mati Usai Lebaran)

 

Namun, Prasetyo tidak memastikan tanggal eksekusi dilakukan. Ia pun belum dapat menyebutkan jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi di Nusakambangan, karena beberapa terpidana masih menjalani upaya hukum.

Kompas TV Jelang Eksekusi Mati, Sudah Disiapkan 17 Ambulans
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com