Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto Diturunkan oleh Rakyat, Gelar Pahlawan untuknya Dinilai Tak Masuk Akal

Kompas.com - 20/05/2016, 11:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai presiden kedua RI, Soeharto, tidak layak diberi gelar pahlawan.

Savic mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto dipaksa turun dari kekuasaan oleh rakyatnya sendiri.

"Bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat, bahkan diturunkan oleh rakyat, dijadikan pahlawan. Itu tidak masuk akal," ujar Savic Ali saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic tidak menampik anggapan bahwa Soeharto mewariskan beberapa hal baik selama berkuasa 32 tahun, seperti dalam sektor pembangunan.

Namun, Savic melihat hal itu merupakan sebuah kewajaran. Sebab, Soeharto adalah seorang Presiden yang mengelola uang rakyat, dari rakyat, untuk rakyat dalam bentuk pembangunan.

"Bahwa ada hal baik, iya. Karena dia pemerintah, pemerintah kan menguasai uang rakyat dari pajak," kata Savic.

"Itu sudah semestinya. Hal yang wajar karena dia bertindak sebagai negara," ujarnya.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi.

Belum lagi, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Absurd kalau Soeharto sampai diberi gelar pahlawan nasional. Logika politik dari mana?" tutur Savic.

"Kalau Logika seperti itu, Golkar malah ingin menobatkan Belanda menjadi pahlawan gara-gara mewariskan rel kereta api, rumah-rumah yang bagus dan kawasan Menteng yang tertata rapi," kata dia.

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berakhir Senin kemarin, Partai Golkar secara resmi menyatakan akan mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

(Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional," kata Aburizal Bakrie, saat masih menjabat ketua umum Partai Golkar, akhir pekan lalu.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com