Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur..."

Kompas.com - 20/05/2016, 10:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa pada era reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai Presiden kedua RI Soeharto belum memenuhi kriteria untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional.

Menurut Savic, apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan jasa presiden-presiden lain yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, seperti Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan Soekarno dan Gus Dur. Jangan samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur," ujar Savic saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic menjelaskan, Presiden Soekarno sebelum menjadi presiden adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus proklamator.

Sementara itu, Gus Dur, kata Savic, dinobatkan sebagai pahlawan bukan karena dia pernah menjadi presiden, melainkan karena yang dilakukan dia sebelum menjadi presiden.

Savic menuturkan bahwa Gus Dur dikenal sebagai tokoh Islam moderat yang memperjuangkan hak kaum lemah, kelompok minoritas, dan pernah berjuang melawan kekuasaan yang tiran.

Menurut Savic, seorang pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu pada saat orang lain tidak berani melakukannya.

Pahlawan merupakan orang yang menyelamatkan nyawa atau hidup orang lain, berjuang untuk orang lain dengan mempertaruhkan hidupnya.

"Soekarno dan Gus Dur memenuhi syarat itu, sedangkan Soeharto tidak memenuhi kriteria. Justru saat berkuasa, dia itu menjadi ancaman atas hidup orang lain," ujar Savic.

"Kalau dibilang sumbangsih, Belanda juga memberikan banyak peninggalan yang baik," kata Savic.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto bahkan dipaksa turun oleh rakyatnya sendiri.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya, sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi. Belum lagi, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Saya kira tidak layak Soeharto itu diberi gelar pahlawan, bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat bahkan diturunkan oleh rakyat dijadikan pahlawan, itu tidak masuk akal," ucapnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com