Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur..."

Kompas.com - 20/05/2016, 10:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa pada era reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, menilai Presiden kedua RI Soeharto belum memenuhi kriteria untuk diberi gelar sebagai pahlawan nasional.

Menurut Savic, apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan jasa presiden-presiden lain yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, seperti Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Apa yang telah dilakukan oleh Soeharto tidak bisa disandingkan dengan Soekarno dan Gus Dur. Jangan samakan Soeharto dengan Soekarno dan Gus Dur," ujar Savic saat ditemui di Griya Gus Dur, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2016).

Savic menjelaskan, Presiden Soekarno sebelum menjadi presiden adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus proklamator.

Sementara itu, Gus Dur, kata Savic, dinobatkan sebagai pahlawan bukan karena dia pernah menjadi presiden, melainkan karena yang dilakukan dia sebelum menjadi presiden.

Savic menuturkan bahwa Gus Dur dikenal sebagai tokoh Islam moderat yang memperjuangkan hak kaum lemah, kelompok minoritas, dan pernah berjuang melawan kekuasaan yang tiran.

Menurut Savic, seorang pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melakukan sesuatu pada saat orang lain tidak berani melakukannya.

Pahlawan merupakan orang yang menyelamatkan nyawa atau hidup orang lain, berjuang untuk orang lain dengan mempertaruhkan hidupnya.

"Soekarno dan Gus Dur memenuhi syarat itu, sedangkan Soeharto tidak memenuhi kriteria. Justru saat berkuasa, dia itu menjadi ancaman atas hidup orang lain," ujar Savic.

"Kalau dibilang sumbangsih, Belanda juga memberikan banyak peninggalan yang baik," kata Savic.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pada saat era reformasi bergulir pada bulan Mei 1998, Soeharto bahkan dipaksa turun oleh rakyatnya sendiri.

Savic menuturkan, pemerintah perlu mengingat pada masa kepemimpinan Soeharto ada banyak persoalan yang belum selesai hingga saat ini.

Menurut dia, kekuasan Soeharto telah memberi pengalaman traumatik kepada masyarakat dengan bertindak represif.

Contohnya, sepanjang pergolakan reformasi 1998, ada banyak mahasiswa yang tewas ditembak oleh aparat keamanan yang saat itu menangani demonstrasi. Belum lagi, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membelit Soeharto serta kroni-kroninya.

"Saya kira tidak layak Soeharto itu diberi gelar pahlawan, bagaimana sebuah kekuasaan yang ditolak oleh rakyat bahkan diturunkan oleh rakyat dijadikan pahlawan, itu tidak masuk akal," ucapnya.

Kompas TV Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com