Jika Beri Jatah ke Golkar, Jokowi Diminta Tak Korbankan Parpol Pendukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menyambut baik bergabungnya Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan.

Menurut Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, pemerintahan menjadi efektif jika semakin banyak partai yang mendukung. Bergabungnya Golkar pun dinilai dapat memperkokoh pemerintahan.

"Dengan bergabungnya Golkar semakin mempercepat proses pencapaian tujuan atau target-target pemerintahan Jokowi," ujar Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Namun, Dadang melanjutkan, ketika Golkar mendukung pemerintah tentu ada timbal balik yang seharusnya diberikan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Misalnya, jatah kursi menteri.

Meski begitu, porsi kursi menteri bagi Golkar diharapkan tak malah merugikan partai-partai politik yang sejak awal mendukung Jokowi-JK.

"Tidak boleh merangkul yang baru tapi mengkhianati atau menyakiti pendukung lama," tuturnya.

Menurut Dadang, mengakomodasi Golkar tak seharusnya mengurangi jatah kursi menteri milik partai politik lain.

Sehingga, jatah kursi menteri profesional yang dinilai paling tepat untuk dikorbankan.

Apalagi, dalam setiap partai politik seringkali terdapat kader profesional, yang dinilai pas untuk menggantikan menteri non-partai.

"Di setiap parpol tersedia sejumlah kader yang siap menduduki posisi apapun," ujar Dadang.

"Tentang kapan reshuffle-nya, siapa yang diganti, monggo silakan presiden," sambungya.

Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan itu diambil saat sidang paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Senin (16/5/2016) malam. (Baca: Resmi, Golkar Nyatakan Keluar dari KMP)

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub, Siti Aisyah.

Reposisi Golkar di dalam KMP dilakukan seiring dukungan partai berlambang pohon beringin itu kepada pemerintah.

Secara tegas, sikap itu sebelumnya telah disampaikan saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar awal tahun ini.