PKI Bangkit Kembali?

Oleh: Azyumardi Azra

Sudah lebih dari setengah abad sejak peristiwa G30S/PKI yang diikuti penerbitan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia, Marxisme, Leninisme, dan komunisme bentuk apa pun.

Dalam kurun waktu cukup panjang itu, kontroversi tentang PKI terus berlanjut dalam masyarakat Indonesia.

Isu kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) memenuhi ruang publik sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Media sosial khususnya memuat banyak perbincangan, rumor, gosip, foto, atau gambar tentang kegiatan yang dianggap sebagai upaya PKI bangkit.

Sering perbincangan, rumor, gambar, atau foto yang beredar di media sosial tidak masuk akal. Misalnya, ada gambar halte bus kota palu arit dengan warna merah mencolok. Bagaimana mungkin membangun halte seperti itu di ruang publik terbuka?

Sejumlah pertemuan, seminar, dan simposium di tingkat nasional atau internasio- nal yang diadakan kalangan advokasi HAM turut meningkatkan kecurigaan.

Sekadar menyebut contoh, medio April 2015 di Den Haag ada seminar bertajuk ”1965 Massacre: Unveiling the Truth, Demanding Justice (Pembantaian: Mengungkap Kebenaran, Menuntut Keadilan)”.

Perbincangan besar lain adalah Simposi- um Nasional 1965 di Jakarta pada 18 April lalu. Simposium ini menyimpulkan, negara terlibat pembantaian mereka yang dicurigai terlibat PKI.

Karena itu, negara harus menyelesaikannya melalui permintaan maaf dan rekonsiliasi. Simposium ini mengundang reaksi keras.

Kalangan purnawirawan mantan petinggi TNI yang tidak setuju terhadap Simposium 1965 menyatakan bakal menga- dakan simposium awal Juni 2016. Didukung Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, mereka menyatakan Simposium 1965 tidak akomodatif.

Membuat keadaan kian galau, pejabat tinggi negara menampilkan sikap berbeda. Presiden Jokowi menyetujui pembongkaran ”kuburan massal” anggota dan simpatisan PKI.

Menhan menolak usulan itu. Berbeda dengan rumor dan gosip, Presiden menyatakan belum atau tidak punya rencana meminta maaf kepada PKI. Presiden menegaskan, PKI dan bentuk komunisme lain masih terlarang.

Sementara polisi kian aktif menyita buku dan kaus bergambar palu arit dan menahan mereka yang diduga terlibat karena konon Presiden Jokowi menginstruksikan kepolisian melakukan represi terhadap upaya penyebaran komunisme.

Namun, belakangan, Presiden menegaskan agar aparat menghentikan represi dan menyatakan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan penyebaran paham komunisme.

Pertanyaan yang tetap perlu diajukan, apakah PKI atau bentuk lain komunisme bisa bangkit kembali?

Cukup banyak kalangan di Indonesia yang merasa pasti PKI bakal bangkit kembali di era kebebasan sekarang.

Sebaliknya, Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyatakan tak yakin PKI atau komunisme bisa bangkit lagi di Indonesia.

Wapres beralasan, ideologi (komunisme) terbukti gagal di banyak negara. Menurut dia, negara besar seperti Rusia dan negara Eropa Timur sudah tidak lagi menerapkan paham tersebut.

Komunisme di Tiongkok sudah berubah dengan menerapkan sistem demokrasi pada tingkat tertentu. ”Satu-satunya negara komunis yang masih tersisa hanyalah Korea Utara.”

Pernyataan Wapres Kalla tidak menyederhanakan masalah. Berbagai kajian akademik-ilmiah tentang subyek ini menghasilkan kesimpulan kurang lebih sama.

Profesor Archie Brown, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Oxford, dalam bukunya yang best seller, The Rise and Decline of Communism (2011), menyimpulkan, komunisme telah bangkrut dan tinggal sekadar ideologi kosong yang ilusif.

Komunisme tak punya peluang bangkit di suatu negara, apalagi di tingkat internasional.

Memang, juga ada kontrawacana cukup luas tentang kegagalan atau kebangkrutan kapitalisme yang dapat memberikan iklim kondusif bagi bangkitnya kembali komunisme.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan liberalisasi ekonomi, karena globalisasi yang terus meningkat, justru kian memperkuat kapitalisme—bahkan di negara yang secara resmi masih menganut paham komunisme seperti Tiongkok.

Ekonomi Indonesia yang terus tumbuh —meski sedikit melambat—telah melahirkan kelas menengah cukup besar. Menurut berbagai estimasi, sedikitnya separuh dari sekitar 250 juta warga telah menjadi kelas menengah.

Mereka hidup relatif cukup (affluent) yang cenderung bersikap complacent—merasa senang, aman, dan tak mau ambil risiko sehingga tidak tertarik pada ideologi komunisme yang berpotensi revolusioner.

Dari sudut ini, komunisme bisa memiliki peluang hanya jika kepincangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran kian meluas.

Jika Indonesia ingin peluang PKI bangkit kembali mengecil, tantangan dan tugas ke depan adalah mengatasi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia