Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif Institute Akan Merilis Indeks Kota Islami

Kompas.com - 16/05/2016, 08:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Maarif Institute akan merilis Indeks Kota Islami (IKI) berdasarkan hasil penelitiannya di 29 kota dari total 93 kota di Indonesia.

Rencananya, hasil lengkap penelitian ini akan dirilis pada Selasa (17/5/2016) pukul 10.30 WIB di Hotel Alia, Cikini, Jakarta.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan komitmen menata pemerintahan demi mewujudkan kota yang aman, sejahtera, dan bahagia di Indonesia.

Tiga hal itu dipandang sebagai variabel pengukuran utama.

"Kami memahami kota Islami dalam perspektif yang lebih luas, berbeda dengan istilah kota Islam atau kota syariah," tulis Fajar dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Kompas.com, Senin (16/5/2016).

"Bung Hatta sudah memberikan contoh, hiduplah dengan filosofi garam, tak tampak tapi terasa, bukan seperti gincu," lanjutnya.

Dia menambahkan, kota Islami ditandai dengan kehadiran pelbagai kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada penciptaan sistem kota yang aman, sejahtera, dan bahagia.

Ketiga variabel kunci ini merupakan turunan operasional dari konsep negara atau kota ideal menurut Alquran.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kota Islami tidaklah mensyaratkan demografi penduduknya menganut agama Islam dalam jumlah tertentu. Sebab tidak ada kota yang homogen 100 persen secara agama.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais. Dia mengaku gagasan Indeks Kota Islami ini muncul saat Maarif Institute membedah Indeks Negara Islami yang menempatkan Indonesia di urutan 140.

"Kami menyusun puluhan indikator untuk setiap variabel kunci dengan berbasis data sekunder. Banyak temuan menarik dalam penelitian yang memakan waktu hampir setahun ini," ungkap Ahmad.

Di antara temuan tersebut adalah tidak ada korelasi langsung antara komposisi pemeluk agama Islam dengan tingkat keislamian sebuah kota.

Kota yang jumlah penduduk Muslimnya minoritas juga punya kans besar masuk asal memenuhi ketiga variabel kunci di atas.

"Dari kota-kota yang diteliti, tidak ada kota yang menerapkan Perda Syariah masuk dalam rangking 10 besar," papar Ahmad.

"Pemberlakuan regulasi berbasis syariah di beberapa kota tidak menjamin kota tersebut lebih tinggi tingkat keislamiannya dibanding kota yang tidak menerapkan produk hukum sejenis," lanjutnya.

Yang tak kalah menarik, mayoritas peringkat 10 besar Indeks Kota Islami ini didominasi kota-kota luar Jawa.

Misalnya, Kota Banda Aceh merupakan kota yang nilai variabel kesejahteraannya tertinggi.

"Kami juga menemukan kota dengan nilai variabel kebahagiaan teratas adalah Kota Denpasar", lanjutnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com