Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua WNI Berhasil Dibebaskan, TNI Masih Bersiaga di Tarakan

Kompas.com - 13/05/2016, 14:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski semua WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf sudah dibebaskan, Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) yang sedang bersiaga di Tarakan, Kalimantan Utara, masih akan terus disiagakan.

Hal itu disampaikan oleh Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi selaku kepala operasi penyelamatan WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina selatan.

"Pasukan masih akan disiagakan di Tarakan. Saya masih menunggu perintah lanjutan dari Panglima TNI terkait pergerakan pasukan," kata Edy beberapa saat setelah mendarat bersama empat WNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

(Baca: Menlu: Hasil Pemeriksaan, Kondisi 4 WNI Sehat)

Ketika ditanya apakah penyiagaan PPRC di Tarakan terkait patroli bersama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang menjadi hasil dari pertemuan trilateral di Yogyakarta, Edy mengaku tak memiliki wewenang menjawab pertanyaan itu.

"Saya sendiri tidak tahu apakah penyiagaan PPRC terkait patroli bersama pengamanan perairan ketiga negara apa tidak, coba langsung tanyakan saja ke Panglima TNI karena itu wewenang beliau," ujar Edy.

Sebelumnya sebanyak 3.274 personel PPRC TNI diberangkatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Awalnya, TNI mengatakan, pemberangkatan tersebut bertujuan untuk menggelar latihan siaga operasi pengamanan obyek vital nasional di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (3/3/2016).

(Baca: Pangkostrad: Tak Ada Pembayaran Uang Tebusan dalam Pembebasan 4 WNI)

Dalam latihan itu, satuan TNI, baik Kostrad, Kopassus, TNI AL, maupun TNI AU, termasuk Gugus Tempur Armada Kawasan Timur (Guspuraltim) terintegrasi dalam satu latihan.

PPRC TNI adalah pasukan pemukul TNI untuk menghadapi kondisi darurat di seluruh wilayah NKRI, yang bergerak atas keputusan pemegang otoritas politik.

Meski pihak TNI sempat membantah keberadaan PPRC di Tarakan untuk bersiap membebaskan sandera, hingga kini PPRC TNI melalui lima armada kapalnya turut serta dalam pembebasan WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Dalam pembebasan empat WNI, Kamis (12/5/2016), PPRC turut berpatroli hingga ke Pulau Data untuk mencari perkembangan terbaru kondisi empat WNI yang disandera.

Mereka pun turut melakukan penjemputan dan pengamanan saat proses serah terima empat WNI yang disandera berlangsung di perairan Filipina selatan menggunakan KRI Surabaya dan KRI Ajak.

Kompas TV 4 WNI Dibawa ke RSPAD Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com