Siap Bantu TNI Berantas Komunis, FUI Minta Film G30S PKI Ditayangkan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, FUI siap membantu TNI memberantas simbol-simbol komunis.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara silaturahim purnawirawan TNI/Polri, serta ormas kepemudaan dan keagamaan, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Dalam kesempatan itu, Al Khaththath menyampaikan tujuh permintaan untuk menangkal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Salah satunya adalah dengan memasukkan kurikulum khusus ke dalam program bela negara.

"Dalam membuat program gerakan bela negara oleh Kementerian Pertahanan, kami minta agar memasukkan kurikulum ketahanan ideologi, khususnya menajamkan bahaya ideologi komunis," kata Al Khaththath.

Tuntutan kedua, lanjut dia, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, pemerintah harus memulai dari kasus-kasus pemberontakan PKI sejak 1946, bukan hanya setelah 1965.

Pemerintah juga diminta untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juncto Pasal 107a sampai e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keempat, pemerintah diminta menghentikan pencarian kuburan masal dan menyatakan bahwa PKI pelaku kejahatan kemanusiaan.

"Mereka kan bukan korban. Mereka yang memulai," ujarnya.

FUI juga meminta agar tak ada permintaan maaf terkait peristiwa tahun 1965 seperti wacana yang mengemuka.

Kepada Kementerian Pertahanan, FUI juga berharap agar ulama dan pesantren turut dilibatkan dalam program bela negara. 

Terakhir, FUI meminta pemerintah menginstruksikan TVRI untuk memutar kembali secara rutin film Gerakan 30 September PKI yang sejak lama sudah berhenti ditayangkan.

Alasannya, generasi muda perlu mengetahui peristiwa G30S PKI.

"Itulah tujuh permintaan umat Islam kepada Pak Kemenhan yang mewakili pemerintah terkait masalah PKI dan kader-kadernya yang ingin membangkitkan kembali PKI dengan ideologi komunismenya yang sangat bertentangan dengan ideologi NKRI," kata Al Khaththath.