Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Salah kalau Saya Suka Novanto?

Kompas.com - 09/05/2016, 16:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya memiliki kedekatan dengan bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Dia mengaku memiliki hubungan yang baik dengan mantan Ketua DPR RI itu.

"Bahwa Novanto baik sama saya, ya iya. Kalau saya suka ke Novanto kan boleh saja, salah? Kan enggak salah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Namun, Luhut membantah apabila pemerintah disebut memberikan dukungan terhadap Setya Novanto. Luhut mengakui sudah ada sejumlah bakal calon ketua umum Golkar yang menemuinya secara pribadi.

"Ya banyaklah," ucap politisi Partai Golkar ini tanpa mau menyebut siapa saja yang menemuinya.

(Baca: Istana: Presiden Tak Pernah Sampaikan Dukungan untuk Calon Ketum Golkar)

Luhut juga mengakui sempat bertemu dengan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Senin pagi ini. Tujuannya adalah untuk mengatur jadwal Presiden Joko Widodo yang akan membuka munaslub di Bali pada 15 Mei 2016.

Sebelumnya, politisi Partai Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut dirinya mendengar ada isu salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, mendapat dukungan dari pemerintah.

Jika benar, ia menyayangkan adanya intervensi itu. (Baca: Politisi Golkar Sebut Ada Calon Ketum yang Dapat Dukungan "Istana")

"Saya enggak punya persoalan dengan Setya Novanto. Tetapi, apakah perlu Partai Golkar menjadi kepanjangan tangan seperti itu?" ujar Doli di sela acara peluncuran bukunya di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Doli menambahkan, isu tersebut santer terdengar seminggu terakhir bahwa munaslub sudah "selesai". Ia tak mengungkap asal isu tersebut.

Namun, Doli mengatakan gelaran munaslub di Bali pada 15 Mei mendatang hanya formalitas mengetuk palu kandidat yang sudah direstui "Istana" untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Kompas TV Caketum Golkar "Berduit"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com