Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemerintah Belum Selesaikan Masalah Penyebaran Konten Pornografi secara Komprehensif"

Kompas.com - 07/05/2016, 13:07 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum mengatasi persoalan pornografi secara komprehensif.

Pornografi dianggap sebagai penyebab utama banyaknya kejahatan seksual terhadap anak, seperti yang menimpa Yn (14), seorang remaja perempuan di Bengkulu.

"Pemerintah belum selesaikan pornografi secara komprehensif, akibatnya banyak anak yang kecanduan pornografi," ujar ahli neuropsikologi saraf Ihsan Gumilar dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

(Baca juga: Kasus Yn Terungkap, Gubernur Larang Pesta hingga Larut Malam)

Meski pemblokiran situs-situs pornografi terus dilakukan, menurut dia, akses untuk mendapatkan tayangan berbau pornografi di internet, masih mudah diperoleh. 

Selain itu, di berbagai tayangan media dan jejaring sosial, konten-konten pornografi masih dapat diakses anak-anak.

Ihsan juga mengatakan, kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan seksual semakin meningkat bersamaan dengan intensitas tayangan pornografi yang ditonton.

"Apalagi jika rangsangan seksual ditekan dengan alkohol, seseorang akan kehilangan self control," tambah Ihsan.

(Baca juga: Pasca-kasus Yn, Perda Minuman Beralkohol Mendesak)

Dalam kasus Yn di Bengkulu, para pelaku melakukan aksi bejatnya setelah mengonsumsi alkohol.

Selain itu, mereka mengaku sering menonton tayangan pornografi sehingga terpancing untuk melakukan kejahatan seksual terhadap seorang remaja, yang baru berusia 14 tahun itu.

Kompas TV Mensos Temui Pelaku Pemerkosa YY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com