Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia Munaslub Golkar Berbeda Pendapat soal Setoran Rp 1 Miliar

Kompas.com - 05/05/2016, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar berbeda pandangan soal setoran Rp 1 miliar yang harus disetorkan bakal calon ketua umum.

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Lawrence Siburian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membatalkan penarikan Rp 1 miliar itu.

Namun, Ketua Komite Pemilihan Munaslub Rambe Kamarulzaman berpandangan bahwa setoran tersebut harus dilakukan meski KPK sudah menyatakan hal tersebut adalah bentuk politik uang dan gratifikasi.

"Itu kan sumbangan gotong royong, untuk biaya penyelenggaraan munas. Tidak akan memengaruhi pilihan pemilik suara," kata Rambe saat dihubungi, Kamis (5/5/2016).

Rambe mengatakan, Munas Golkar pada dasarnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya itu diambil dari sumbangan para kader, termasuk calon ketua umum yang akan berkontestasi.

"Kami kan bikin munas tidak pakai APBN. Terus uangnya dari mana kalau tidak gotong royong?" kata Rambe.

Rambe memastikan tak ada sepeser pun dari sumbangan calon ketua umum yang mengalir ke pengurus dewan pimpinan daerah tingkat I dan II pemilik suara. Semua pihak, menurut dia, bisa memantau hal itu.

"Kalau akan memengaruhi hak suara, itu memang gratifikasi, tetapi ini kan tidak," ucapnya.

Rambe mengatakan, silang pendapat soal setoran Rp 1 miliar ini akan diselesaikan dalam rapat pleno Steering Committee Munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis sore ini.

Rambe pun menyesalkan sikap Lawrence yang seolah mengambil keputusan secara pribadi mengenai setoran Rp 1 miliar ini.

"Pak Lawrence harusnya tidak mengatakan opini pribadinya kepada media," kata dia.

Lawrence Siburian sebelumnya bertemu dengan pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan sejumlah deputi dan pejabat KPK lain terkait kewajiban iuran Rp 1 miliar yang harus dibayarkan bakal calon ketum Partai Golkar.

Dalam pertemuan itu, KPK melarang penarikan iuran karena calon yang akan dipilih maupun pihak yang punya suara ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara.

(Baca: KPK Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub)

Lawrence pun menyatakan bahwa iuran Rp 1 Miliar batal dilakukan. Iuran yang telanjur dibayar oleh bakal calon ketua umum akan dikembalikan utuh.

"Jadi, tidak ada pengumpulan dana Rp 1 miliar yang wajib," kata Lawrence di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).

Kompas TV Caketum "Kudu" Bayar 1 M, Ini Politik Uang?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Nasional
Muhadjir: Pelaku Judi 'Online' Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Muhadjir: Pelaku Judi "Online" Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Nasional
Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Nasional
Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com