Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/05/2016, 06:20 WIB

KOMPAS.com - Oktober 2015, Presiden Joko Widodo batal datang ke Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, karena terhalang asap tebal kebakaran hutan.

Padahal, penduduk desa itu telah menyediakan jamban atau WC khusus untuk kedatangan Presiden.

Waktu itu, Jokowi dijadwalkan melihat hasil relokasi penduduk kepulauan tersebut yang tertimpa gempa bumi dan tsunami pada 25 Oktober 2010.

Ketika berkunjung lagi ke Sumatera Barat (Sumbar), pada awal April 2016, Presiden juga tidak sempat singgah lagi di Kepulauan Mentawai.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK kalah telak di Provinsi Sumbar.

Hanya di Mentawai Jokowi-JK menang (memperoleh 31.440 suara).

Sementara, calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 9.071 suara.

Pada 28 April 2016, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengajak Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (51) dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek (67) datang ke Desa Bulasat, Mentawai.

Perjalanan dari Padang ke Desa Bulasat ditempuh selama hampir satu setengah jam menggunakan helikopter.

Perjalanan Jakarta- Padang secara normal dengan pesawat terbang makan waktu 1 jam lebih 23 menit.

Ketiga menteri perempuan itu juga didampingi Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan anggota DPR dari Komisi IX, Alex Indra Lukman.

Di bawah hujan, Puan mengatakan, kepulauan ini sangat indah, pantas menjadi salah satu tujuan wisata.

"Namun, ketika menginjakkan kaki, yang disodorkan kepada saya bukan tentang keunggulan kawasan ini, seperti ada pisang bagus, melainkan justru berbagai masalah yang harus diatasi. Misalnya, soal pendidikan sumber daya manusia. Selain itu, di tempat saya berpijak, di jalan raya Trans-Mentawai belum bisa diaspal karena masih ada masalah dengan HPH (hak pengusahaan hutan)," kata Puan.

Ketika bertemu dengan para murid SD, Puan bukan hanya bersalaman, melainkan juga memegang tubuh mereka.

Ia ingin tahu apakah badan mereka sehat, "Jangan sampai mereka kurang gizi, hanya tulang saja, rambutnya merah dan matanya tak bercahaya," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com