Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Pintu Islah dengan PKS Bukan di MKD, melainkan Pengadilan

Kompas.com - 03/05/2016, 21:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah yang melaporkan tiga elite DPP yang juga anggota Fraksi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dianggap memperuncing polemik yang ada.

Bahkan, langkah tersebut berpotensi menutup islah yang hendak dibangun. Lalu apa kata Fahri Hamzah?

"Di MKD itu enggak ada islah. Islah itu di sini (pengadilan)," kata Fahri saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Fahri sebelumnya mengajukan gugatan terhadap tiga pihak ke PN Jaksel atas langkah pemecatan dirinya oleh DPP PKS. Ketiga pihak itu yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Badan Penegak Disiplin Otonom (BPDO) dan Majelis Tahkim PKS.

(Baca: Ini Isi Lengkap Gugatan Fahri Hamzah ke Pimpinan PKS...)

Dalam sidang sebelumnya, telah diputuskan agar gugatan yang diajukan masuk terlebih dahulu ke ranah mediasi. Namun, dalam proses mediasi hari ini, ketiga pihak yang digugat Fahri justru tidak hadir.

"Dia kan nggak datang," kata dia. (Baca: Presiden PKS Absen dalam Mediasi dengan Fahri Hamzah)

Fahri menambahkan, laporan yang ia ajukan ke MKD tidak memiliki korelasi dengan gugatan yang ia layangkan ke PN Jaksel.

Menurut dia, gugatan ke PN Jaksel lebih ditujukan untuk mencapai islah. Sementara laporan ke MKD lebih bersifat pribadi.

"Kalau pun dicabut, tidak ada yang dirugikan karena itu. Yang ada hanya kerugian saya sebagai anggota DPR yang dengan dasar tanpa surat pengesahan negara kepada Majelis Tahkim sudah pecat saya," ujarnya.

Ketua Departemen Bidang Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera Zainudin Paru sebelumnya mengatakan, DPP PKS awalnya masih membuka ruang perdamaian bagi Fahri Hamzah menyusul konflik yang terjadi.

Namun, ruang tersebut kini mulai tertutup akibat sikap Fahri yang dianggap tak dapat kooperatif.

"Sinyal itu bisa saja tertutup karena Jumat lalu Fahri melaporkan ke MKD. DPP tidak melihat adanya itikad baik untuk berdamai," kata Zainudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Fahri sebelumnya melaporkan tiga anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, dan Surahman Hidayat, ke MKD.

(Baca: Laporkan Petinggi PKS ke MKD, Ruang Damai untuk Fahri Hamzah Mengecil)

Ketiganya dianggap telah melakukan perbuatan yang tak hanya berpotensi melanggar kode etik tetapi juga pidana.

Kompas TV Fahri Sebut Pemecatannya Dari PKS Tidak Sah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com