Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Yang Mengkhawatirkan Setelah "May Day" Dijinakkan

Kompas.com - 02/05/2016, 07:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Dua periode penuh menjadi Presiden Republik Indonesia adalah catatan sejarah bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum SBY yang pertama dipilih secara langsung dalam pemilihan umum demokratis, lima Presiden RI tidak penuh mengisi periode kepemimpinannya.

Namun, dua periode kepemimpinan Presiden RI ke-6 yang diawali pada 20 Oktober 2004 dan berakhir pada 20 Oktober 2014 ini bukan tanpa gejolak dan gangguan. Banyak kegaduhan politik yang terjadi selama 10 tahun. Gejolak dan gangguan itu kerap disinyalir sebagai upaya mengganggu pemerintah.

Di beberapa kesempatan, SBY memberi peringatan kepada para pemimpin politik yang memiliki massa untuk mengurungkan niat mengganggu pemerintah yang tengah berkuasa yaitu dirinya. Sejumlah pesan baik tersirat maupun tersurat dikemukakan SBY melalui media ketika kegaduhan yang berpotensi pada gangguan mulai tercium.

Untuk rencana mogok nasional yang tercium sebagai upaya gangguan kepada pemerintah, SBY menduga ada pihak-pihak yang memiliki pikiran lain dengan pikiran pemerintah yang tengah mengemban amanah. Kepada mereka, SBY minta pengertian agar tidak membuat kacau negara dan membuat susah rakyatnya.

Salah satu kegaduhan yang berpotensi menimbulkan kekacauan adalah isu buruh. Isu ini selalu mengemuka setidaknya dua tahun sekali. Pertama, menjelang penetapan upah minimum di akhir tahun. Kedua, menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei.

Isu sentral untuk kedua kesempatan itu selalu sama: tuntutan perbaikan kesejahteraan. Sejumlah variasi rincian diteriakkan.

Istana selalu kosong

Tidak mudah menghadapi tuntutan buruh ini. Pemerintah diharapkan berlaku adil dengan berdiri di tengah di antara buruh dan pengusaha. Terlebih kerap muncul stigma, penguasa dan penguaha kerap main mata.

Di tengah upaya untuk bisa adil ini, adanya sejumlah pihak yang menggunakan isu buruh untuk kepentingan politik membuat pemerintah tidak bisa tenang.

Karena alasan ini, saat demonstrasi buruh dilakukan di Jakarta dengan tujuan akhir Istana Merdeka, Presiden SBY hampir selalu tidak ada di Istana. Istana suwung atau kosong. Di hari-hari demonstrasi itu, Presiden SBY selalu punya kegiatan di luar Istana yang sudah terencana.

Namun, membiarkan istana suwung tidak berarti SBY tidak peduli. Saat demonstrasi besar di Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2006, SBY yang tengah dalam kunjungan 10 hari ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah tetap memantau. Demonstrasi yang diwarnai gangguan atas kepentingan umum dicermati SBY dari Yordania dan langsung ditanggapi.

Meskipun selalu memberi tanggapan atas tuntutan, demonstrasi buruh tidak pernah surut. Masuk akal, lantaran tuntutan perbaikan kesejahteraan buruh tidak sepenuhnya dikabulkan. Pada saat bersamaan, standar hidup layak dan beragam kebutuhan dasar mengalami kenaikan.

Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, membiarkan istana kosong saat massa buruh berdatangan meneriakkan tuntutan kerap dijadikan pilihan. Namun, SBY tidak benar-benar meninggalkan buruh sejatinya.

Ia hanya tidak sepakat dengan cara-cara buruh menyampaikan tuntutan. Pernah suatu kali, SBY minta Kepala Polri untuk melarang penggunaan pengeras suara oleh pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas soal ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dalam rapat terbatas di kantor presiden, Senin (4/8/2014).
Sekali lagi, yang pertama-tama dihindari SBY adalah cara pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan. Buktinya, pada beberapa kali kesempatan demonstrasi buruh di lakukan di depan Istana Merdeka, SBY bertemu dan berdialog dengan buruh sambil makan siang. Tentu saja, semua sudah dikondisikan tanpa teriakan para buruh dan bentangan spanduk berisi tuntutan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com