Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSBSI: Sebelum Jadi Kebijakan, ya "Mbok" Kami Dilibatkan..

Kompas.com - 30/04/2016, 13:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid menginginkan agar ke depannya serikat buruh dilibatkan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan.

Mudhofir menilai, saat ini buruh belum dilibatkan untuk menyumbang saran, ide atau gagasan dalam pembuatan kebijakan terkait. Pemerintah hanya sebatas melakukan sosialisasi saat kebijakan yang dirumuskan telah dibuat dan mau dikeluarkan.

"Sebelum ada kebijakan, ya mbok kita dilibatkan. Komunikasi yang baik, duduk bersama, saya kira serikat buruh terbuka untuk memecahkan semua persoalan," kata Mudhofir dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Dengan melibatkan perwakilan serikat buruh, kata Mudhofir, maka pihaknya tak akan lagi melancaklan protes karena penyusunan kebijakannya telah dirumuskan bersama.

Ia menambahkan, hari buruh tahun ini menjdi momentum penting untuk mencari penyelesaian-penyelesaian permasalahan buruh.

(Baca: 16.000 Aparat Keamanan Akan Dikerahkan Saat Hari Buruh di Jakarta)

Isu-isu yang disuarakan pada hari buruh menurutnya hampir selalu sama setiap tahunnya seperti isu upah, outsourcing, hingga jaminan sosial.

"Negara hadir di situ. Bukan hanya soal upah. Bagaimana jaminan sosialnya, bagaimana negara memfasilitasi transportasi yang murah, hingga masalah pendidikan," tutur Mudhofir.

Sistem pengupahan harus mengandung unsur keadilan dan kesejahteraan. Tak hanya itu, Mudhofir pun berharap agar buruh bisa menarik manfaat dari semakin meningkatnya investasi di Indonesia. Semakin banyak investasi, maka peluang kerja lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian Kementerian Ketenagakerjan, Haiyani Rumondang menuturkan, pemerintah tak menampik bahwa peningkatan investasi bia berdampak pada perluasan lapangan kerja.

Namun, peningkatan investasi juga bisa menimbulkan persoalan lain. Misalnya, karakteristik tenaga kerja yang tak sesuai dengan keinginan investor.

"Pada saat bisnis dibuka maka persoalan selesai begitu saja? Tidak. Harus sudah dipersiapkan semuanya," ucap Haiyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com