Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSBSI: Sebelum Jadi Kebijakan, ya "Mbok" Kami Dilibatkan..

Kompas.com - 30/04/2016, 13:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid menginginkan agar ke depannya serikat buruh dilibatkan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan buruh dan ketenagakerjaan.

Mudhofir menilai, saat ini buruh belum dilibatkan untuk menyumbang saran, ide atau gagasan dalam pembuatan kebijakan terkait. Pemerintah hanya sebatas melakukan sosialisasi saat kebijakan yang dirumuskan telah dibuat dan mau dikeluarkan.

"Sebelum ada kebijakan, ya mbok kita dilibatkan. Komunikasi yang baik, duduk bersama, saya kira serikat buruh terbuka untuk memecahkan semua persoalan," kata Mudhofir dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Dengan melibatkan perwakilan serikat buruh, kata Mudhofir, maka pihaknya tak akan lagi melancaklan protes karena penyusunan kebijakannya telah dirumuskan bersama.

Ia menambahkan, hari buruh tahun ini menjdi momentum penting untuk mencari penyelesaian-penyelesaian permasalahan buruh.

(Baca: 16.000 Aparat Keamanan Akan Dikerahkan Saat Hari Buruh di Jakarta)

Isu-isu yang disuarakan pada hari buruh menurutnya hampir selalu sama setiap tahunnya seperti isu upah, outsourcing, hingga jaminan sosial.

"Negara hadir di situ. Bukan hanya soal upah. Bagaimana jaminan sosialnya, bagaimana negara memfasilitasi transportasi yang murah, hingga masalah pendidikan," tutur Mudhofir.

Sistem pengupahan harus mengandung unsur keadilan dan kesejahteraan. Tak hanya itu, Mudhofir pun berharap agar buruh bisa menarik manfaat dari semakin meningkatnya investasi di Indonesia. Semakin banyak investasi, maka peluang kerja lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian Kementerian Ketenagakerjan, Haiyani Rumondang menuturkan, pemerintah tak menampik bahwa peningkatan investasi bia berdampak pada perluasan lapangan kerja.

Namun, peningkatan investasi juga bisa menimbulkan persoalan lain. Misalnya, karakteristik tenaga kerja yang tak sesuai dengan keinginan investor.

"Pada saat bisnis dibuka maka persoalan selesai begitu saja? Tidak. Harus sudah dipersiapkan semuanya," ucap Haiyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com