Kompas.com - 28/04/2016, 05:20 WIB
EditorSandro Gatra

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

Keinginan panitia pengarah dan panitia pelaksana agar pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar berlangsung tanpa politik uang tampaknya hanyalah impian belaka.

Ketika mereka sedang mempersiapkan aturan main untuk meniadakan permainan politik uang itu, paling tidak sudah ada lima dari tujuh bakal calon ketua umum yang sudah melakukan safari keliling ke daerah untuk mendapatkan dukungan dari DPD-DPD I dan II Partai Golkar.

Pada kegiatan safari itulah tawar- menawar dukungan politik mulai terjadi. Pembicaraan yang biasanya terjadi, antara lain, "Si A kasih berapa?" atau "Anda dapat berapa dari si B?" dilanjutkan dengan kalimat, "nih saya kasih sekian ya, jangan lupa beri dukungan ke saya."

Politik uang sudah menjadi The name of the game dalam setiap pemilihan ketua umum Partai Golkar di era reformasi, khususnya sejak pertarungan head-to-head antara Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla pada Munas Bali 2004 dan antara Aburizal Bakrie vs Surya Paloh pada Munas Riau 2009.

Bahkan, pada Munas Riau angkanya amat fantastis, secara kumulatif mencapai lebih dari Rp 1 triliun!

Jika informasi yang penulis terima dari teman-teman di Partai Golkar itu benar, sudah pasti uang sebesar itu tidak seluruhnya berasal dari kocek dua kandidat yang bertarung tersebut.

Dengan kata lain, pasti ada satu atau banyak orang yang "menyumbang" para kandidat itu, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut "cukong", "pengijon", atau agak lembut disebut "tangan-tangan yang tak tampak" (the invisible hands).

Cukong yang saya maksud tidak mengandung konotasi etnik atau ras karena bisa saja dia keturunan Tionghoa, Melayu, atau Arab.

Tak ada makan siang gratis

Seperti layaknya pengijon yang membantu para petani atau peladang yang membutuhkan dana, dalam politik bantuan para cukong kepada para bakal calon ketua umum Partai Golkar itu tentunya tidaklah gratis alias no free lunch.

Para cukong tentunya meminta imbalan balik yang lebih besar lagi dari para politisi yang mendapatkan bantuan itu. Bisnis politik kotor ini dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan bribe and kickbacks.

Posisi ketua umum Partai Golkar amatlah strategis karena Golkar adalah kekuatan kedua terbesar di Indonesia setelah PDI Perjuangan (PDI-P).

Namun, kecanggihan bermanuver politik Partai Golkar tetap lebih baik dibandingkan PDI-P atau partai-partai lain.

Ketua umum Partai Golkar bisa mengerahkan jajaran partainya dari yang ada di eksekutif, legislatif, dan bahkan pengawasan keuangan negara, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, politisi Golkar juga bisa memiliki pengaruh yang besar di lembaga yudikatif.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Mei: Tambah 315, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.424

UPDATE 25 Mei: Tambah 315, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.424

Nasional
Anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya Dilaporkan ke Propam Mabes Polri

Anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya Dilaporkan ke Propam Mabes Polri

Nasional
RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

Nasional
KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.