Ketua Komisi III: Pansus Sumber Waras Terlalu Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menolak usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk panitia khusus terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bambang Soesatyo menilai usulan tersebut terlalu berlebihan.

"Enggak lah. Masih terlalu jauh. Karena masih ada pengawasan di Komisi III DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Bambang meyakini bahwa Panja Penegakan Hukum yang dibentuk Komisi III DPR sudah cukup efektif untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Panja sebelumnya sudah berkunjung ke BPK untuk meminta hasil audit terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras itu.

Setelah ini, lanjut Bambang, Komisi III akan memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki pada Selasa (26/4/2016). Sebab, KPK periode lalu lah yang meminta BPK untuk melakukan audit itu.

"Kami ingin tanya apa dasar Pak Ruki atau KPK meminta audit?" ucap Bambang.

Setelah itu, pada Rabu besoknya, Panja Komisi III akan memanggil pimpinan KPK saat ini untuk menanyakan kemajuan kasus RS Sumber Waras sekaligus mengkroscek keterangan dari Ruki.

"Kenapa temuan BPK yang diminta pimpinan KPK periode lalu belum ditindaklanjuti?" ucap Bambang.

KPK saat ini terus menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK.

(Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu. BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras.