Kalla: Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf atas Tragedi 1965

JAKARTA,KOMPAS.com - Inisiatif pemerintah dalam menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta mendapat apresiasi lantaran dianggap bisa menjadi jalan awal rekonsiliasi.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sikap pemerintah terkait peristiwa 1965 sudah sangat jelas dan tidak berubah.

"Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Menurut Wapres, perdebatan siapa korban dari tragedi kelam 51 tahun silam itu masih belum terlalu jelas. Ketidakjelasan itu kata dia terlihat dari perbedaan data jumlah korban tewas dalam peristiwa 1965.

"Ada yang mengatakan ratusan ribu (korban tewas). Kalau ratusan ribu, di mana itu (kuburannya). Kalau itu pasti banyak kuburan massalnya itu," kata Wapres.

Meski begitu Kalla sendiri berpandangan bahwa korban awal peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi.

Sebelumnya, pemerintah menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, pada 18-19 April 2016 lalu.

Dalam sinposium tersebut muncul berbagai fakta yang diungkapkan, baik oleh korban, keluarga korban, para pakar, dan pendamping korban.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Akibatnya tutur dia, terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.