Mendagri Sebut Banyak Gubernur Keluhkan Rekrutmen Pendamping Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku mendapatkan protes dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika tentang  pendamping dana desa.

Tjahjo mengatakan bahwa Pastika memrotes pendamping dana desa yang direkrut bukan dari warga lokal yang dianggap memahami dinamika masyarakat Bali, melainkan dari luar Bali.

"Gubernur Bali protes. Ya dia bukan kesukuan atau keagamaan. Tapi kalau bisa, pendamping dana desa itu dari Bali. Jangan dropping dari daerah lain. Nanti koordinasinya tidak baik," ujar Tjahjo dalam sambutan Musrenbang di Bidakara, Rabu (20/4/2016).

Ditemui usai acara, Tjahjo mengungkapkan bahwa protes tersebut bukan hanya datang dari Gubernur Bali. Namun, ada juga dari beberapa daerah.

(Baca: Tahun ini, Terbuka Lowongan 18.000 Pendamping Dana Desa)

Tjahjo sepakat dengan para kepala daerah itu. Sebaiknya pendamping dana desa memang berasal dari daerah setempat. Sebab, mereka pasti telah memiliki pengetahuan soal kultur dan dinamika desa setempat.

"Supaya terarah. Jangan sampai dia tidak tahu desanya, kulturnya beda, tidak memahami, bisa repot," ujar Tjahjo.

(Baca: Menteri Marwan Tuding Aliansi yang Mengadu soal Dana Desa Dimobilisasi)

Dia mengaku telah mengkomunikasikan hal itu kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Marwan mengatakan bahwa perekrutan pendamping dana desa juga berkooordinasi dengan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, ia menyarankan Menteri Desa dan kepala daerah terus memantau proses perekrutan pendamping dana desa agar program dana desa tepat sasaran.