Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Dorong Dibentuk Pansus Sumber Waras

Kompas.com - 19/04/2016, 14:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong panitia kerja (panja) penegakan hukum Komisi III DPR terus menyelidiki kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Jika perlu, lanjut Fadli, panja yang ada saat ini bisa ditingkatkan dengan membentuk panitia khusus (pansus) DPR.

Dengan begitu, selain Komisi III, komisi terkait lainnya juga bisa ikut menyelidiki ada atau tidaknya penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini.

"Kalau ada anggota DPR dari dua fraksi berbeda dan lebih dari 25 anggota menginginkan pansus, saya kira bisa saja dibentuk pansus," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Namun, Fadli mengatakan, keinginan untuk membentuk pansus ini harus datang langsung dari anggota DPR. Pimpinan DPR hanya akan mendukung dan menyetujui pembentukan pansus itu apabila sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia memastikan, pansus bisa dibentuk meskipun pihak yang diselidiki adalah pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.

(Baca: Pimpinan KPK Tak Persoalkan Banyaknya Kritik soal Penanganan Kasus Sumber Waras)

"Kalau sudah melingkupi masalah yang jadi perhatian publik secara nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Fadli pun tak menampik upaya untuk terus menyelidiki pembelian lahan RS Sumber Waras ini tidak terlepas dari unsur politis. Namun, menurut dia, politis dalam hal ini bukan lah sesuatu yang negatif.

"Apa sih yang enggak politis di republik ini, namanya tugas DPR pengawasan itu kerja politik. Tapi politisnya untuk kepentingan apa? Ini kepentingan nasional," ucap Fadli.

(baca: Wakil Ketua KPK: Fitnah jika Presiden Disebut Mencampuri Kasus Sumber Waras)

Siang ini, panja penegakan hukum Komisi III DPR mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Setelah mendapatkan audit itu, Komisi III akan menggunakannya untuk rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, sebelumnya menilai, seharusnya DPR untuk saat ini tidak ikut mencampuri penanganan kasus tersebut. (baca: Nasdem: DPR Tak Perlu Ikut Campur Kasus Sumber Waras)

DPR cukup melakukan pengawasan dan baru bertindak apabila ada penyimpangan dalam penegakan hukum.

Halaman:


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com