Luhut: Mari Berdamai dengan Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut  Binsar Panjaitan berharap Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, bisa menjadi wadah bagi pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa kekerasan 1965, untuk bisa berdamai.

Menurut Luhut, agar tragedi 1965 tidak menjadi beban sejarah bagi negara, perlu ada pengungkapan fakta yang terjadi saat itu melalui pendekatan sejarah.

"Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka dan jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelomopok lain," ujar Luhut saat menghadiri Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Senada dengan Luhut, Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan, melalui simposium nasional, Pemerintah berharap bisa mempertemukan pihak-pihak yang pernah bertentangan dalam konflik untuk berdialog kemudian berpusat pada rekonsiliasi.

Menurut dia, para pelaku sejarah Tragedi 1965, entah dari pihak pelaku maupun korban, harus berdamai dengan masa lalunya melalui rekonsiliasi. (baca: Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf)

"Ini kita lakukan agar sejajar dengan negara maju, seperti Jerman, yang telah berdamai dengan masa lalunya," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa Simposium Nasional digelar dalam rangka memberi keseimbangan fakta mengenai apa yang terjadi antara kurun waktu sebelum dan sesudah tahun 1965.

Oleh karena itu, Agus beralasan, pendekatan sejarah merupakan cara yang paling mungkin dilakukan mencari pemahaman komprehensif, untuk menempatkan tragedi 1965 secara jujur agar lebih mudah dipahami.

"Kenapa pendekatan sejarah? Pendekatan paling objektif untuk mencari pemahaman komprehensif," kata dia.