Luhut: Mari Berdamai dengan Masa Lalu

Kompas.com - 18/04/2016, 13:24 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa tidak ada rencana Pemerintah untuk meminta maaf terkait kasus peristiwa kekerasan 1965.  Pernyataan tersebut dia utarakan saat memberikan sambutan pada pembukaan Simposium Nasional Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa tidak ada rencana Pemerintah untuk meminta maaf terkait kasus peristiwa kekerasan 1965. Pernyataan tersebut dia utarakan saat memberikan sambutan pada pembukaan Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut  Binsar Panjaitan berharap Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, bisa menjadi wadah bagi pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa kekerasan 1965, untuk bisa berdamai.

Menurut Luhut, agar tragedi 1965 tidak menjadi beban sejarah bagi negara, perlu ada pengungkapan fakta yang terjadi saat itu melalui pendekatan sejarah.

"Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka dan jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelomopok lain," ujar Luhut saat menghadiri Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Senada dengan Luhut, Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan, melalui simposium nasional, Pemerintah berharap bisa mempertemukan pihak-pihak yang pernah bertentangan dalam konflik untuk berdialog kemudian berpusat pada rekonsiliasi.

Menurut dia, para pelaku sejarah Tragedi 1965, entah dari pihak pelaku maupun korban, harus berdamai dengan masa lalunya melalui rekonsiliasi. (baca: Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf)

"Ini kita lakukan agar sejajar dengan negara maju, seperti Jerman, yang telah berdamai dengan masa lalunya," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa Simposium Nasional digelar dalam rangka memberi keseimbangan fakta mengenai apa yang terjadi antara kurun waktu sebelum dan sesudah tahun 1965.

Oleh karena itu, Agus beralasan, pendekatan sejarah merupakan cara yang paling mungkin dilakukan mencari pemahaman komprehensif, untuk menempatkan tragedi 1965 secara jujur agar lebih mudah dipahami.

"Kenapa pendekatan sejarah? Pendekatan paling objektif untuk mencari pemahaman komprehensif," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X