SMRC: Penilaian Publik Masih Negatif Terkait Kondisi Korupsi Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun kondisi politik nasional dan penegakan hukum saat ini dinilai positif, namun masyarakat masih memberikan nilai yang negatif terhadap kondisi korupsi pada pemerintahan Joko Widodo.

Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan, mengatakan bahwa masyarakat menilai upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Upaya menekan korupsi dinilai sama saja, tidak ada perubahan," ujar Djayadi saat memberikan keterangan di kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

SMRC telah melakukan survei nasional atas kinerja pemerintahan Joko Widodo kuartal pertama pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Dari hasil survei nasional tersebut, diketahui bahwa penilaian publik masih negatif terkait kondisi korupsi pada pemerintahan Jokowi.

Sebanyak 51 persen warga menyatakan kasus korupsi semakin banyak. Sedangkan hanya 14 persen yang menyatakan kasus korupsi semakin berkurang.

Namun, kata Djayadi, dibandingkan dengan hasil evaluasi sebelumnya, penilaian negatif tersebut mengalami pengurangan. Pada Desember 2015, 61 persen warga menganggap korupsi semakin banyak.

"Terkait kondisi korupsi, sebagian besar masyarakat menilai korupsi semakin banyak. Meskipun jumlah warga yang berpendapat seperti itu jumlahnya menurun dibandingkan saat survei Desember 2015," ungkap Djayadi.