Bantah Lakukan "Dosa" Bagi PKS, Fahri Mengaku Tak Pernah Dapat Sanksi dari MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah memberikan klarifikasi atas tuduhan telah melakukan "6 dosa besar" sebagaimana pernah diutarakan oleh Presiden PKS Sohibul Iman melalui website laman www.pks.or.id terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS.

Beberapa waktu lalu Presiden PKS Sohibul Iman menilai sejumlah pernyataan Fahri yang dianggap kontroversial oleh DPP PKS, di antaranya menyebut anggota DPR "rada-rada bloon" yang berujung pada dijatuhkannya sanksi ringan kepada Fahri oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, Fahri mengatakan bahwa ia sudah melakukan klarifikasi kepada mahkamah kehormatan dewan atas pernyataannya tersebut melalui sebuah surat.

(Baca: Ini "Dosa" Fahri Hamzah Menurut PKS)

"Pernyataan saya itu sudah saya klarifikasi. Saya sudah bersurat kepada Mahkamah Kkehormatan dewan," ujar Fahri saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Menurut dia, pernyataan "rada-rada bloon" merupakan metafora ilmiah tentang tugas dan fungsi sistem pendukung anggota DPR.

Ia mengingatkan, jika anggota dewan dipilih oleh rakyat bukan oleh akademisi universitas. Oleh karena itu, anggota dewan yang terpilih umumnya bukan karena dia pintar.

Rakyat memilih seorang calon karena mereka suka bukan karena calon itu pintar. Bila awalnya tak punya pengetahuan yang memadai, maka ketika berada di parlemen pun tidak akan berguna jika tidak ada sistem pendukung.

(Baca: PKS Sebut Surat Pemecatan Fahri Hamzah Sudah Diterima DPR)

"Saya ingatkan waktu itu saya berargumen tentang sistem pendukung," ungkap dia.

Selain itu, dia juga mengatakan dirinya tidak pernah diperiksa oleh MKD. Menurut Fahri, MKD tidak pernah mengeluarkan keputusan sanksi apapun terkait pernyataannya tersebut.

"Saya tidak pernah diperiksa oleh MKD. Tidak ada keputusan. Saya tidak pernah menerima salinan putusannya," kata Fahri.