Kompas.com - 08/04/2016, 18:45 WIB
Presiden Joko Widodo Laily Rachev/Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah terus berupaya penuh untuk membebaskan sepuluh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut tuntutan yang diajukan kelompok tersebut, hari ini merupakan batas akhir yang diberikan kepada Indonesia untuk membayar 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar sebagai tebusan.

“Terus dilakukan komunikasi, diplomasi antar negara dan komunikasi dengan yang menyandera. Tapi kita tidak bisa membuka apa yang kita lakukan karena ini masih dalam proses-proses semuanya,” kata Jokowi usai membuka Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Saat disinggung terkait perkembangan terakhir dari pembebasan para sandera, Jokowi memilih bungkam.

“Tidak bisa saya sampaikan,” ucapnya.

(Baca: Sudah Dua Pekan, Apa Kabar Nasib 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf?)

Kelompok Abu Sayyaf sudah menghubungi perusahaan pemilik kapal sebanyak dua kali sejak 26 Maret 2016. Mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, jika Filipina tidak bisa membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf, Indonesia siap melakukannya.

Kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti sudah menyampaikan kesiapan melakukan operasi pembebasan.

(Baca: Dua Pekan WNI Disandera Abu Sayyaf, Jusuf Kalla Nyatakan Pemerintah Tak Mau Ditekan)

"Kemarin Kapolri dan Panglima TNI melapor ke Bapak Presiden. Intinya, jika memang katakanlah Filipina tidak bisa segera menyelesaikan itu, kalau kita diizinkan, kita siap," ujar Pramono di Istana, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

"Dari pantauan satelit sebenarnya kita juga tahu posisi orang-orang kita di mana. Terus terang kita sudah tahu secara detail. Tapi kita menghormati pemerintah Filipina dan harapannya bisa segera dibebaskan," lanjut dia.

Kompas TV Keluarga Harapkan Pemerintah Bebaskan Sandera
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.