Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Masalah Bukan di Kabinet, tapi yang Memimpin Kabinetnya

Kompas.com - 31/03/2016, 19:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sekali lagi menandakan pemerintah tidak kompak.

Perseteruan ini juga, lanjut Fadli, juga menandakan ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam memimpin kabinetnya.

"Masalah bukan di kabinet tapi yang memilih dan memimpin kabinetnya," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Menurut Fadli, jika memang ada masalah mengenai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal tersebut sebaiknya dibahas di internal kabinet. Namun, Menteri Susi dan Jubir JK justru mengungkapkan masalah ini di media sehingga suasana menjadi gaduh.

(Baca: Jubir JK Beberkan Pertemuan Segitiga antara Presiden, Wapres, dan Susi)

"Harusnya cukup berada dalam rapat kabinet tertutup. Di situ diperdebatkan kemudian ambil kebijakan," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Fadli pun menilai reshuffle atau perombakan kabinet belum tentu menjadi solusi atas selalu gaduhnya pemerintah ini.

Dia menyarankan, pemerintah harus melakukan kajian serius terhadap kebijakan Menteri Susi seperti moratorium kapal eks pemilik asing, transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal bisa berdampak buruk bagi industri sektor perikanan.

Setelah mendapatkan suatu kajian yang pasti, baru lah pemerintah mengambil sikap.

(Baca: Jubir Wapres: Ibu Susi Jangan Alergi dengan Saran dari Pak JK)

"Intinya, kebijakan kita harus berdayakan para nelayan sehingga dapatkan penghasilan lebih. Bukan justru mematikan nelayan. Tidak boleh lah matikan nelayan karena tidak sesuai cita-cita presiden sendiri," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Susi sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," tegas Susi.

(Baca: Susi Tegaskan Presiden Setuju Perikanan Tangkap Dikuasai Seutuhnya oleh Indonesia)

 

Namun, Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla Husain Abdullah justru mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengevaluasi berbagai kebijakannya.

Kata dia, hal itu terungkap seusai pertemuan segitiga antara Presiden Jokowi, Wapres Kalla, dan Menteri Susi.

"Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak JK bahwa dirinya sebenarnya sudah berulang kali meminta Ibu Susi agar mengevaluasi kebijakannya, tetapi tidak dilakukan oleh Susi," kata Husain kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (30/3/2016).

Kompas TV Menteri Susi Kecam Tiongkok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com