Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharapkan Dapat Membuka Muktamar Islah PPP

Kompas.com - 28/03/2016, 06:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Partai dan sejumlah politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap Muktamar Islah PPP dapat segera dilaksanakan pada April mendatang.

Politisi Senior PPP Bachtiar Chamsyah juga mengungkapkan keinginan para senior agar Presiden Joko Widodo dapat membuka muktamar tersebut.

"Kami berharap bagaimana Pak Presiden bisa membuka muktamar itu. Kemungkinan beliau bersedia, hanya soal waktu," kata Bachtiar di Jakarta, Minggu (27/3/2016).

Adapun mengenai Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz yang kerap tak datang dalam proses pembicaraan islah, Bachtiar menuturkan, penyelenggaraan Muktamar tak bergantung pada Djan.

"Djan Faridz adalah bagian daripada persoalan ini. Jadi ketidakhadiran dia tidak membuat muktamar tidak bisa dilangsungkan," ujarnya. 

Bachtiar menuturkan, sebagian besar pengurus PPP sudah menyetujui penyelenggaraan Muktamar Islah, termasuk beberapa pengurus PPP kubu Djan Faridz.

"Mereka mau muktamar. Yang tak mau hanya Pak Djan Faridz. Hanya tinggal beberapa orang," ucapnya.

Sementara itu, senior PPP lainnya, Abdullah Syarwani menuturkan, senior partai menghargai adanya perbedaan pendapat.

Bahkan, ia mengaku sempat mendampingi Djan untuk bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, menurut dia, partai dikejar waktu. Tak ada kalah dan menang namun harus dipilih sebuah win-win solution.

Abdullah mengatakan, saat ini bukan masalah ada pihak yang meninggalkan dan ditinggalkan, namun bagaimana ketegangan sengketa dalam internal partai bisa diredakan.

"Sengketa yang berdasarkan politik kepentingan selamanya akan muncul tapi hendaklah didasari keinginan masing-masing individu yang punya kepentingan untuk share satu sama lain," tutur Abdullah.

"Kepengurusan yang solid pun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan, tapi tidak harus perpecahan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com