Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli Fraksi Golkar Dilarang Ikut Kampanye Calon Ketum

Kompas.com - 18/03/2016, 15:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar menerbitkan surat yang melarang tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota untuk ikut terlibat langsung dalam kampanye calon ketua umum partai berlambang beringin itu.

Surat bernomor INT.00.755/FPG/DPR-RI/III/2016 tanggal 14 Maret 2015 itu ditandatangani Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.

Ihsanuddin Surat bernomor INT.00.755/FPG/DPR-RI/III/2016 yang melarang tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota Fraksi Partai Golkar untuk ikut kampanye calon ketua umum.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa para tenaga ahli harus fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya mendukung tugas DPR.

Larangan itu juga dimaksudkan untuk menjaga soliditas dan performa kerja anggota dan Fraksi Partai Golkar.

"Itu surat keluar hasil diskusi saya dengan Pak Ketua Fraksi agar kinerja Fraksi Golkar lebih optimal," kata Aziz saat dikonfirmasi mengenai surat itu, Jumat (18/3/2016).

Sejumlah nama yang saat ini duduk di kursi DPR memang berniat untuk maju sebagai calon ketua umum dalam musyawarah nasional rekonsiliasi yang akan segera digelar.

Selain Setya Novanto dan Aziz Syamsuddin, ada pula nama lain, seperti Ketua DPR Ade Komaruddin, Wakil Ketua MPR Mahyudin, dan anggota Komisi XI DPR Airlangga Hartanto.

Tim sukses yang membantu pencalonan mereka juga kebanyakan adalah anggota DPR. Namun, Aziz membantah bahwa surat tersebut dibuat untuk menghalangi kandidat lain.

"Ini karena banyak tugas fraksi yang tak optimal dalam rangka segala macam itu," kata Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com