Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Pemberontakan di Papua Tidak Boleh Dibiarkan!

Kompas.com - 17/03/2016, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, kelompok separatis atau pemberontak tidak boleh dibiarkan terus ada di Indonesia.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Negara manapun tetap kita kejar. Jangan seenaknya sipil bersenjata pemberontak," kata Ryamizard di Jakarta, Kamis (17/3/2016), seperti dikutip Antara.

Dia meyakini, setiap pemberontakan didalangi oleh negara lain. (baca: OPM Klaim Serang TNI di Puncak Jaya)

"Setiap pemberontakan pasti ada dalangnya di luar negeri, bekingnya, itu urusan saya. Jangan macam-macam lah yang di luar," tegasnya.

Menurut Ryamizard, jika di Papua terus menerus terjadi penembakan atau penyerangan dari kelompok bersenjata, rakyat akan selalu dihantui oleh ketakutan.

"Kita cukup lah bersabar, itu harus dihentikan dengan cara terbaik," ucapnya.

Kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menebar teror tepatnya di Desa Agenggen, Daerah Sinak, Kabupaten Puncak pada Selasa (15/3/2016) siang sekitar pukul 13.45 WIT.

Sebanyak empat pekerja PT Modern yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dari Sinak ke Mulia di Kabupaten Puncak Jaya tewas tertembak. (baca: Empat Jasad Korban Penembakan OPM Tiba, Keluarga Histeris)

Sebelumnya Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom menyatakan, pihaknya akan tetap melakukan aksi penyerangan demi memperjuangkan kemerdekaan Papua.

"Aksi ini adalah bagian dari revolusi yang bertahap yang telah ditetapkan dalam pertemuan di Biak pada tahun 2012 lalu. Aparat dan warga yang menjadi korban adalah kesalahan pemerintah yang tak mau memberikan kebebasan bagi kami," ujar Sebby.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com