Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Mampir ke Sekolah Binaannya, Ketua MPR Optimis Pelajar Lampung Kompetitif

Kompas.com - 17/03/2016, 16:31 WIB
advertorial

Penulis

Usai bertemu guru-guru PAUD di kampung halamannya, Lampung Selatan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meninjau sekolah binaannya, SMA Kebangsaan di Kalianda, Lampung Selatan.

Sekolah asrama yang didirikannya pada tahun 2013 ini, menerapkan metode pendidikan yang menekankan prinsip wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan teknologi, iman takwa, dan kepemimpinan.

Sekolah ini menampung 90 siswa setiap tahunnya, dengan tujuan menciptakan suasana kondusif dan efektif saat proses belajar-mengajar. Siswa-siswa terpilih dari berbagai daerah di Lampung Selatan tersebut mendapat beasiswa penuh untuk belajar di SMA Kebangsaan.

"Di sini mereka tidak ada beban. Tugasnya sekolah aja. Semuanya ditanggung. Tidak ada ditugaskan cari duit. Yang penting sekolah, bersaing, supaya bisa mengalahkan anak-anak dari Jakarta atau daerah maju lainnya," tutur Zulkifli, didampingi istrinya Soraya Zulkifli Hasan, dan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan di lapangan SMA Kebangsaan, Kamis (17/3/2016).

Menurut Zulkifli, SMA Kebangsaan didirikan agar siswa dari daerah, khususnya Lampung Selatan, tidak tertinggal dengan saudara-saudaranya dari provinsi lain.

"Lampung maju tapi kalah cepat dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat," tutur ia.

Sebelumnya, Zulkifli menekankan pentingnya penyempurnaan metode pendidikan untuk pelajar di Lampung. Salah satunya, karena Lampung Selatan disebut sebagai daerah dengan jumlah pengangguran paling tinggi.

Namun, Zulkifli menyatakan perlunya penyempurnaan metode pendidikan untuk anak sejak usia dini. Metode pendidikan terbaru bukanlah dengan doktrin atau pemaksaan, melainkan dengan cara yang membiarkan kreativitas anak tumbuh dan berkembang. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com