Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Ani Yudhoyono "Nyapres", Ini Tanggapan Ketua DPR

Kompas.com - 16/03/2016, 18:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebuah gambar berisi foto Ani Yudhoyono dengan tulisan "Calon Presiden Partai Demokrat 2019" yang tersebar di media sosial kini menjadi pembicaraan ramai.

Sejumlah politisi di DPR juga ikut mengomentari munculnya wacana pencalonan tersebut. Salah satunya Ketua DPR yang juga politisi Partai Golkar, Ade Komarudin.

"Semua warga negara berhak, apalagi Ibu Ani," kata Ade di Kompleks Parlemen, Rabu (16/3/2016).

Sementara Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate menilai masih terlalu dini untuk berbicara soal persiapan pilpres.

"Tidak akan lari gunung dikejar, pilpres masih lama. Menuju pilpres, tidak perlu menjadi kehebohan besar bagi kami saat ini," ujarnya.

Namun, dia memahami bahwa persiapan menuju kontestasi nasional itu tetap dilakukan oleh masing-masing parpol.

Sebab, persiapan kontestasi daerah yang baik dapat menjadi modal untuk menghadapi kontestasi nasional.

"Bagi partai lain silakan saja, seperti mengusung Ibu Ani sebagai calon. Itu kewenangan politik Demokrat," kata dia.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebelumnya mengatakan, sudah ada masukan dari masyarakat agar Demokrat mengusung Ani sebagai capres.

Masyarakat yang ditemui dalam kunjungan Tour de Java, kata dia, sebenarnya meminta SBY untuk maju kembali sebagai capres.

(Baca: Demokrat Mulai Persiapkan Ani Yudhoyono Jadi Capres 2019)

Namun, SBY yang sudah 10 tahun memimpin pemerintahan menyadari bahwa aturan tidak memungkinkan untuk maju kembali hingga periode ketiga.

"Rakyat kita yang sudah sangat cerdas ini, ya mereka mengatakan, 'Kalau memang Bapak enggak, ya apa salahnya Ibu Ani?' Itu rakyat yang meminta," ucap Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com