Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelenggara Munaslub Golkar adalah Kubu Aburizal Bakrie

Kompas.com - 10/03/2016, 18:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan diselenggarakan kubu Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Hal tersebut menyusul putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.

Menurut dia, kesepakatan telah dibuat pada 18 Desember 2015 lalu bahwa munas akan diselenggarakan untuk mengakhiri konflik internal partai sekaligus konsolidasi menyeluruh.

Saat itu juga disepakati bahwa kepastian mengenai pelaksana munas akan menunggu kepastian hukum. Dengan demikian, saat putusan MA keluar, pelaksana yang sah adalah hasil Munas Bali.

(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)

Idrus menganggap, Munas Riau dijadikan pelaksana apabila belum ada kekuatan hukum tetap.

"Pada 29 Februari lalu, memang keluar putusan MA yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang intinya adalah menyatakan Munas Bali yang sah," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Idrus menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh kedua kubu, termasuk membuat kesepahaman bahwa kubu Bali sebagai penyelenggara munas. Namun, jika kubu Bali menjadi penyelenggara munas, maka nama musyawarah tersebut menjadi munas luar biasa (munaslub).

(Baca: Muladi: Golkar Hancur Lebur jika Munas Batal)

Kuncinya, lanjut dia, kepengurusan yang dihasilkan oleh munaslub hanya akan melanjutkan masa bakti hasil Munas Bali, yaitu sekitar tiga setengah tahun, hingga 2019.

"Saya kira, itu kesepakatan-kesepakatan yang ada sudah tinggal masalah waktu," kata Idrus.

Terkait waktu penyelenggaraan, lanjut dia, semua akan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar sebagai forum yang sahih dalam penentuan.

"Saya kira, itu kepastian tentang pelaksanaan munaslub karena penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Munas Bali dan masa kepengurusannya tinggal tiga setengah tahun," imbuhnya.

(Baca: Musyawarah Nasional Partai Golkar Mundur sampai Mei)

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan, Musyawarah Nasional Partai Golkar mundur dari rencana awal, yakni pertengahan April 2016. 

"Direncanakan tentatif 27 Mei 2016 atau Juli 2016 seusai hari raya Idul Fitri," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Selasa (8/3/2016). 

Menurut dia, keputusan itu diambil saat rapat terbatas antara Ketua Umum Aburizal Bakrie dan sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar, Senin (7/3/2016) malam. Adapun pertemuan semalam merupakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya antara Aburizal dan Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Atasi Krisis Jemaah Haji Tanpa Visa, Timwas Haji DPR Serukan Pengawasan dan Kolaborasi Antarnegara

Nasional
Optimalisasi Kinerja dan Segarkan Posisi, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendesa PDTT

Optimalisasi Kinerja dan Segarkan Posisi, Gus Halim Lantik Pimpinan Tinggi Pratama di Kemendesa PDTT

Nasional
Jokowi Akan Nonton Pertandingan Indonesia Vs Filipina di GBK

Jokowi Akan Nonton Pertandingan Indonesia Vs Filipina di GBK

Nasional
DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Nasional
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Nasional
 Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Nasional
Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com