Akom: Pemimpin Golkar Mendatang Harus Berteman dengan Pemerintah

Menurut rencana, Ade akan membacakan ikrar penyatuan itu di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta, Jumat (11/3/2016) malam. Ade pun telah meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku penguasa keraton.

"Saya ingin berikrar mempersatukan Golkar, sekarang dan, masa depan. Sehingga, partai ini bisa berkiprah kepada masyarakat," kata Ade di Kompleks Parlemen, Kamis (10/3/2016).

(Baca: Di Bawah Pohon Beringin Keraton Yogyakarta, Akom Akan Deklarasi Jadi Caketum Golkar)

Setidaknya, menurut dia, ada tiga hal utama yang menjadi aspirasi DPD I dan II kepada DPP Partai Golkar. Pertama, mereka ingin agar Golkar kembali menjadi organisasi fungsional yang membantu pemerintahan sesuai sejarahnya.

"Jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah, tetapi pro aktif membantu program pemerintahan," kata dia.

Selain itu, mereka juga berharap agar pemimpin Golkar yang akan datang bukanlah sosok yang sedang memiliki persoalan hukum atau berpotensi terjerat persoalan hukum.

(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)

"Ketiga, pemimpin Golkar mendatang agar berteman, nyaman pemerintah dengan yang bersangkutan," ujarnya.

Ketua DPR itu pun tak mempersoalkan mengenai waktu pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar yang kembali diundur. Sebab, ia menilai, apa yang disampaikan esok baru sebatas ikrar, bukan deklarasi pencalonan.

Pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung atas gugatan kasasi yang diajukan kubu Agung Laksono, penyelenggaraan Munas yang semula dijadwalkan pada pertengahan April 2016 diundur.

Menurut Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Bambang Soesatyo, munas paling cepat diselenggarakan Mei 2016.