"Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah"

Kompas.com - 05/03/2016, 11:10 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016). PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoPresiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Andreas Pereira meminta Presiden Joko Widodo lebih bijaksana dalam menyelesaikan kegaduhan terkait para menteri.

Penyelesaian yang tidak bijaksana dinilainya dapat merugikan pemerintah. "Presiden harus arif, jangan sampai akibatnya malah fatal," ujar Andreas dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Andreas, langkah yang dilakukan Jokowi tidak cukup jika hanya memberikan pernyataan-pernyataan tegas untuk mengingatkan para menteri yang berselisih. (Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!).

Sementara itu, di sisi lain, Jokowi tidak bisa begitu saja mengganti para menteri yang terlibat perselisihan.

Sebab, menurut Andreas, semua menteri yang terlibat perselisihan belum tentu salah. Masing-masing menteri memiliki pandangan dan pemikiran masing-masing yang bisa saja berbeda terkait satu hal.

Bisa jadi pula pendapat yang dipertahankan masing-masing menteri tersebut mengandung kebenaran. (Baca: Ketua DPD Minta Para Menteri Tak Hanya Berdebat Tanpa Hasil).

"Kalau semua ribut lalu diganti, itu tidak benar juga. Jokowi harus mencari mana yang benar, mana yang salah," kata Andreas.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Nasional
Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Nasional
Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Nasional
Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

Nasional
Wapres Dorong NU Berperan Menggerakkan Ekonomi Warga

Wapres Dorong NU Berperan Menggerakkan Ekonomi Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X