Potret Keterbatasan Dana di Belakang Momentum Siaga Tsunami

Pemerintah didorong untuk meningkatkan kesiapsiagaan mendeteksi dan menghadapi terjadinya tsunami.

Sutopo mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat digulirkan program pengurangan risiko bencana tsunami. Program ini merupakan bagian dari masterplan penanggulangan bencana nasional. Tetapi, program tersebut hanya berjalan singkat.

Dimulai pada 2013, dan berakhir pada 2014. Program tidak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.

"Ini momentum pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan masterplan," kata Sutopo, di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Dalam masterplan penanggulangan bencana, seluruh kementerian/lembaga wajib membantu mengurangi risiko bencana tsunami.

Pendeteksi tsunami rusak

Rantai peringatan dini tsunami juga harus diperkuat, sejalan dengan pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara, penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pembangunan kemandirian industri kebencanaan.

Industri kebencanaan dalam negeri juga perlu digenjot untuk menekan biaya pengadaan alat pendukung dari luar negeri, misalnya sirine dan buoy pendeteksi tsunami.

Menurut Sutopo, BMKG baru memasang sekitar 50 sirine di wilayah Aceh, Bengkulu, dan lainnya. Sirine canggih itu dapat dioperasionalkan dari Jakarta nontstop. Tetapi, jumlah sirine yang dimiliki BMKG masih jauh dari estimasi kebutuhan Indonesia yang memerlukan sedikitnya 1.000 unit sirine.

Bencana tsunami makin rentan menerpa masyarakat Indonesia karena minimnya buoy pendeteksi tsunami. Seluruh buoy tsunami milik Indonesia kini tidak dapat dioperasikan karena tidak dirawat atau dirusak oleh "oknum."

Sutopo menuturkan, Indonesia memiliki 22 buoy tsunami yang disebar di beberapa titik. Dari jumlah tersebut, hanya 8 buoy tsunami milik Indonesia, dan sisanya diperoleh dari bantuan Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia.

"Semuanya sudah tidak ada yang beroperasi," ucapnya.

Ia mengungkapkan, pemeliharaan buoy tsunami sulit dilakukan karena tidak tersedia anggarannya. Diperlukan sekitar Rp 30 miliar dalam setahun untuk merawat 22 buoy tsunami di Indonesia.

Harga satu unit buoy tsunami buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mencapai Rp 4 miliar. Sedangkan buoy tsunami buatan Jerman atau Amerika Serikat harganya bis mencapai Rp 8 miliar.