Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Setya Novanto Calon Ketua Umum Golkar Terpopuler

Kompas.com - 03/03/2016, 18:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dianggap sebagai kandidat calon ketua umum Partai Golkar yang paling populer di mata publik.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) tentang kriteria Caketum Partai Golkar.

Novanto dipilih oleh 35,8 persen publik. Hasil ini mengungguli sembilan kandidat caketum Golkar lainnya.

"Ini baru dari segi popularitas. Beda dengan elektabilitas. Pokoknya yang dikenal oleh publik," kata Juru Bicara Kedai Kopi Hendri Satrio di Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Dari sejarahnya, kata Hendri, biasanya Golkar memilih ketua umum yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan.

Terdapat beberapa tokoh Golkar yang mengajukan diri sebagai caketum juga memegang jabatan strategis. Selain Novanto ada Ketua DPR Ade Komarudin dan juga Wakil Ketua MPR Mahyudin.

Namun, dalam survei ini Mahyudin justru menempati posisi terbawah.

"Mahyudin di posisi 10 dengan 8,40 persen," kata Hendri.

Adapun pada posisi kedua adalah Priyo Budi Santoso (26,80 persen), Ade Komarudin (25 persen), Syahrul Yasin Limpo (20 persen), dan Idrus Marham (19,04 persen).

Berikutnya  ada Aziz Syamsudin (17,60 persen), Airlangga Hartanto (12,60 persen), Indra Bambang Utoyo (11,20 persen), dan Zaki Iskandar (9,40 persen).

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, ada dua makna dari kata popularitas tersebut yaitu popularitas dalam artian positif atau negatif.

Ia memberi contoh penguasa kawasan Kalijodo, Daeng Azis. Namanya memang populer di kalangan publik namun cenderung dalam artian negatif.

"Nah, Setya Novanto, Allahualam populer dalam artian apa. Tentu masyarakat yang tahu," kata Donal.

Survei dilakukan terhadap 500 orang responden yang tersebar proporsional ke seluruh Indonesia.

Responden merupakan pengguna telepon yang dipilih secara acak (probability sampling), menggunakan metode sampel acak sistematis.

Adapun tingkat margin of error sebesar 4,38 persen pada tingkat kepercayaa 95 persen. Pengumpulan data dilakukan mulai 29 Februari hingga 1 Maret 2016 melalui telepon dan menggunakan kuisioner terstruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com