Perdebatan Antar-menteri di Publik Akan Hambat Agenda Pemerintah

Ade menuturkan, silang pendapat yang muncul dapat menimbulkan persepsi negatif, yakni pemerintahan yang tidak solid. Padahal, untuk mengawal agenda nasional, kekompakan menteri menjadi salah satu kuncinya.

"Kalau kita kompak bersatu, segala sesuatunya insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau tidak kompak, segala sesuatunya susah bisa diselesaikan dengan baik," kata Ade di Kompleks Parlemen, Kamis (3/3/2016).

(Baca: Kata Jokowi soal Para Menteri yang Sering Beda Pendapat)

Silang pendapat antar-menteri yang baru saja terjadi yakni antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Ade menilai, pengelolaan Blok Masela merupakan salah satu isu strategis nasional. Untuk itu, diperlukan soliditas antar-menteri untuk mengawalnya. Semua perdebatan seputar pengelolaan blok itu seharusnya cukup terjadi di dalam rapat kabinet.

"Kemarin saya katakan bahwa kalau sudah menjadi keputusan bersama, seharusnya tidak boleh yang sudah diputuskan bersama di kabinet keluar menjadi berbeda-beda. Terus terang, saya menyayangkannya," ujarnya.

(Baca: Kalla Berharap Para Menteri Tak Bikin Gaduh Lagi)

Berdasarkan catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet:

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW

Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said serta Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Ia juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Sementara Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Beda pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.