Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Setelah Juni Masih Ada Anggota Terlibat Narkoba, Komandannya Dipecat

Kompas.com - 01/03/2016, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memperingatkan komandan satuan TNI untuk bersih-bersih di kesatuannya.

Ia akan memberikan sanksi kepada setiap komandan dari kesatuan mana pun berupa pemecatan, bila anggotanya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

"Saya perintahkan kepada semua pangkotama (panglima komando utama) dan semua komandan untuk melakukan pembersihan internal sampai bulan Juni 2016. Setelah bulan Juni masih tetap ada anggota yang terlibat narkoba, maka komandannya akan dipecat," kata Panglima TNI di Silang Monas, Jakarta, Selasa (1/3/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, jajaran TNI kini tengah melakukan pembersihan terhadap narkoba. Oleh karena itu, setiap kesatuan tengah melaksanakan tes urine secara mendadak.

Dia juga meminta setiap kesatuan TNI untuk tak usah malu terhadap anggotanya yang terbukti memakai atau mengedarkan narkoba.

"Saya perintahkan pangkotama untuk melakukan pembersihan internal sampai bulan Juni. Makin banyak, itu yang terbaik. Nanti dapat penghargaan, dan tidak boleh malu," kata dia.

Soal pemecatan, kata dia, hal tersebut harus melalui proses pengadilan militer. Dengan demikian, mereka yang terbukti menggunakan narkoba harus dibuktikan melalui pengadilan militer.

"Kalau sudah kena narkoba, lebih baik dipecat sehingga benar-benar bersih," kata mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini.

Ia menambahkan, para prajurit terlibat narkoba karena bisnis tersebut menjanjikan dan menghasilkan uang puluhan juta rupiah dengan cepat. Padahal, saat ini kesejahteraan prajurit sudah naik.

Gatot mengatakan, sejak awal 2016, dirinya mengeluarkan kebijakan tegas karena kesejahteraan prajurit TNI sekarang sudah jauh meningkat. Namun, memang, untuk hidup sejahtera, hal itu belum tercapai.

"Bisnis narkoba adalah bisnis yang menggiurkan dan ilegal. Pasti yang ilegal akan bersandar pada aparat keamanan, TNI-Polri, mencari beking di situ. Berdasar itu, terindikasi ada anggota kami (TNI) yang terlibat," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, oknum tentara didapati terlibat kasus narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. (Baca: Oknum TNI yang Digerebek di Tanah Kusir Sebut Ada Polisi Pemakai Narkoba)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com