Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang di Bursa Caketum Dianggap Bisa Hancurkan Golkar

Kompas.com - 26/02/2016, 19:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo, beranggapan jika politik uang masih marak terjadi pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), maka partai harapan Golkar untuk merebut kembali suara publik akan pupus.

Politik uang, menurut dia, menyebabkan hanya orang-orang yang punya uang bisa jadi ketua umum. Sikap dasar Golkar pun semakin ditinggalkan, yaitu musyawarah mufakat dan gotong royong.

"Kalau mau terus seperti itu (politik uang), harapan untuk Golkar enggak ada. Kalau Golkar enggak ada harapan, masa publik pilih Golkar," kata Indra di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

"Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk tidak memulai Munas ini dengan politik uang," ujarnya.

Indra enggan menyebutkan kandidat-kandidat calon ketua umum mana saja yang terlibat politik uang dan mana saja yang bersih.

Ia menilai hal tersebut tak etis mengingat semuanya adalah kader Partai Golkar. Termasuk membenarkan nominal sebaran uang yang disebutkan beberapa kader Partai Golkar.

Misalnya, pernyataan Nurdin halid yang mengatakan bahwa salah satu calon ketua umum Golkar menjanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan.

Menurut Indra, rumor politik uang tersebut sangat sulit dibuktikan karena tentunya pemberi maupun penerima sama-sama tidak akan mengakui.

"Pokoknya jangan ada tuduh menuduh dulu," ucapnya.

Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid sebelumnya membeberkan adanya pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan. 

"Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam. 

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. 

Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com